MANOKWARI – Pandemik COVID-19 merupakan masalah kemanusiaan. Untuk itu, tidak boleh membawa kepentingan politik ke dalam penanganan masalah kemanusiaan tersebut.
“Kalau kita punya kepentingan politik bisa saja terjadi keputusan-keputusan yang kontroversial yang pada akhirnya rakyat jadi korban,” kata Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, di kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (7/4/2020).
Untuk itu, menurutnya, bupati dan wali kota dalam mengambil keputusan untuk hal-hal di luar kewenangan, perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Salah satu hal yang perlu dikoordinasikan bupati/wali kota dengan pemerintah provinsi terkait pandemik COVID-19 adalah penutupan bandara dan pelabuhan.
“Ini wajib bupati/wali kota berkoordinasi dengan gubernur. Gubernur juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian/lembaga terkait ketika kita ambil langkah di daerah,” ujarnya.
Itu karena, menurut Gubernur, pemerintah daerah di Papua Barat masih bergantung pada pemerintah pusat.
“Kecuali kalau kita sudah mandiri. Mandiri dalam arti semua kebutuhan dalam penanganan COVID-19 kalau bisa terpenuhi di daerah, di kabupaten masing-masing silakan ambil langkah sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia kembali mengatakan pemerintah daerah di Papua Barat yang sudah mengambil keputusan menutup bandaranya tidak dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi.
“Kecuali ada beberapa bupati yang berkoordinasi dan kita berikan petunjuk, arahan, dan mereka jalankan itu. Ada juga yang tidak mau tahu karena punya kepentingan politik jadi tidak mau tahu. Tapi pada akhirnya nanti lihat saja, akan ada dampak yang timbul,” sebutnya. (SM7)
