KOTA SORONG, PBD – Menyusul penetapan satu tersangka sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2022. Kali ini, pihak penyidik menetapkan EP atau akrab disapa Eko sebagai tersangka kedua, yang berperan sebagai pembuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah tersebut.
Langkah penetapan ini dilakukan setelah tim penyidik mengumpulkan dan memiliki alat bukti yang cukup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. EP diketahui bertindak sebagai pihak yang menyusun dan membuat LPJ atas penggunaan dana hibah yang diterima oleh Yayasan Pergerakan Pasukan Hijau (YPPH) Kota Sorong. Sebelumnya, Kejari Sorong telah menetapkan JA selaku Ketua YPPH sebagai tersangka pertama dalam kasus yang sama.
Kepala Subseksi I Intelijen Kejari Sorong, Akram Syarif, SH.,MH, menjelaskan berdasarkan hasil penyidikan, perbuatan yang diduga dilakukan EP telah menimbulkan kerugian bagi keuangan negara sebesar Rp 596.048.000.
“EP ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kelurahan Makbusun, Kabupaten Sorong. Ia berperan membuat LPJ dan turut serta memanipulasi data, sehingga seolah-olah penggunaan dana hibah tersebut telah disalurkan dan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” ungkap Akram kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Ia menegaskan, penggunaan dana hibah harus selalu berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam proposal dan terikat dalam NPHD sebagai satu kesatuan aturan. Namun dalam pelaksanaannya, hal tersebut tidak dipatuhi oleh tersangka.
“Dalam penyusunan LPJ, tersangka EP mengumpulkan data-data warga yang dicatat sebagai penerima bantuan. Padahal dalam kenyataannya, nama-nama masyarakat tersebut, utamanya warga di wilayah Kelurahan Makbusun, tidak pernah menerima bantuan apa pun,” jelas Akram.
Atas perbuatannya, EP diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Guna kelancaran proses penyidikan, pihak penyidik telah menetapkan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 08 Juni 2026 hingga 27 Juni 2026. Tersangka dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-965/R.2.11/Fd.2/06/2026 tanggal 08 Juni 2026.
Kejaksaan Negeri Sorong menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai hukum yang berlaku. Penyidikan juga masih akan terus dikembangkan guna mengungkap keterlibatan pihak lain yang mungkin terlibat dalam aliran dana tersebut.
“Kami masih terus mengembangkan penyidikan dalam perkara dugaan korupsi dana hibah ini. Kami tidak menutup kemungkinan besar masih akan ada tersangka lainnya yang ditetapkan,” tegas Akram.
Pihak kejaksaan juga menyampaikan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka adalah bagian dari proses penegakan hukum. Setiap tersangka tetap dijamin hak-hak hukumnya serta dijunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (SM)
