MANOKWARI – Ketersediaan tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Papua Barat mendapat sorotan dari Komisi IX DPR RI dalam rapat dengan lintas kementerian dan bembaga bersama sejumlah instansi di Papua Barat, Senin (21/02/2022). Itu karena hanya ada 21 tenaga ASN yang melayani 1.837 desa/kelurahan di Papua Barat.
Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, mengungkapkan bahwa salah satu penghambat pelaksanaan program BKKBN di Papua Barat adalah SDM. Di Papua Barat, hanya ada 28 pegawai yang menangani program di 13 kabupaten/kota.
“Kita di Papua ini desa/kelurahan sebanyak 1.837, sementara petugas lapangan kita hanya 21 yang ASN itu berada di lima kabupaten sementara yang lain tidak. Ini juga menjadi kendala karena memang sekarang rekrutmen petugas lapangan merupakan kewenangan pusat tetapi ada beberapa kabupaten melalui pemda dengan mengangkat tenaga kontrak. Ini membantu kami dalam pelaksanaan program,” ujar Yarollo.
Menurutnya, meski SDM menjadi kendala, namun pihaknya dalam pelaksanaan program selalu berkoordinasi dengan kabupaten/kota.
“Tetapi dalam pelaksanaan tetap koordinasi selalu kami lakukan dan ada dukungan-dukungan dari kabupaten/kota yang membantu dalam pelaksanaan program,” katanya.
Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, dr. Eni Gustina, mengakui kekurangan PLKB bukan masalah di Papua saja. Di seluruh Indonesia hanya ada 13.500 PLKB untuk 82.000 desa.
“Jadi untuk PLKB kami ada yang satu orang itu pegang 10 desa,” ungkapnya.
Sebenarnya, kata Gustina, Kepala BKKBN Pusat sudah mengajukan penambahan pegawai kepada Presiden dalam Rakernas tahun 2021. Dan BKKBN, lanjutnya, diberikan kuota melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 4.080 orang.
“Ada peluang kemarin ketika Rakernas tahun 2021, ketika Presiden meminta BKKBN sebagai koordinator pelaksana untuk stunting. Di forum itu Pak Kepala sudah mengajukan untuk penambahan pegawai. Kita diberi kesempatan untuk 4.080 P3K, tapi yang terpenuhi 1.800-an. Kami sebenarnya sangat menyesal cuma 1.800 dari 4.000 kesempatan yang diberikan kepada BKKBN,” ujarnya.
Karena itu, dia berharap agar ke depan tenaga PLKB tidak hanya dibekali keterampilan teknnis, tapi juga keterampilan lain seperti keterampilan berbicara.
“Jadi kami berharap kalau misalnya nanti ada PLKB, mungkin tidak hanya keterampilan teknis tapi juga perlu ada keterampilan karena sekarang penilaian melalui tes potensi akademik itu dilihat juga potensi bicara, potensi verbal, potensi kemampuan logika. Nah ini juga perlu kita tambahkan keterampilan ini kepada SDM yang ada supaya mereka bisa melampaui tes TPA (tes potensi akademik),” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska, ketersediaan tenaga PLKB di Papua Barat memprihatinkan.
“Dari 1.837 desa punya cuma 21 ASN. Barangkali ini catatan penting buat kita. Ini daerah yang menurut saya stunting masih tinggi perlu penanganan dari tenaga PLKB lebih intensif, sementara tenaganya sangat minim. Jadi ini harus,” katanya.
Pihaknya, kata Darul, akan meminta BKKBN Pusat untuk memperhatikan masalah itu secara serius. (SM)
