MANOKWARI – Perpanjangan Otonomi Khusus di Papua terus mendapat penolakan. Penolakan kali ini datang dari masyarakat adat wilayah Doberai dan Bomberai di Papua Barat, melalui rapat dengar pendapat yang di gelar Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Selasa (6/10/2020) siang.
Ketua MRPB, Maxsi Ahoren, kepada awak media menjelaskan secara umum masyarakat yang ada di dua wilayah adat yakni Doberai dan Bomberai, telah terang-terangan menolak keberlanjutan Otsus jilid II. Namun lagi-lagi, seluruh keputusan dari masyarakat akan di simpulkan pada pleno luar biasa yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Dirinya mengaku hanya mampu memfasilitasi kepentingan masyarakat adat terhadap pemerintah pusat, sembari berharap keinginan masyarakat dapat di akomodir.
“Saya pikir semua sudah jelas, masyarakat sudah menolak lanjutan Otonomi Khusus jilid II. Kita belum ada kesimpulan itu, karena nanti akan ada pleno luar biasa yang memutuskan itu. Kalau hari ini negara tidak merespon keinginan dari masyarakat, maka saya kembalikan itu kepada masyarakat,” tandas Maxsi.
Disinggung terkait keputusan pemerintah untuk memperpanjang Otsus jilid II di Papua, Maxsi lalu menepisnya dengan tidak ikut campur dalam keputusan tersebut. Sebab, sebagai lembaga kultur Orang Asli Papua, sudah tentu akan memperjuangkan hak kesulungan orang Papua. Dirinya juga memastikan bahwa, penolakan perpanjangan Otsus jilid II sudah final dan tidak bisa di negosiasi.
“Saya tidak ada urusan. Saya lahir dan ada dari masyarakat, jadi masyarakat punya kepentingan, hari ini saya jawab. Tapi kalau hari ini pemerintah dan DPR yang menyatakan sikap, itu pilihan politik mereka, saya tidak ada urusan dengan mereka. Yang saya urusan hanya dengan masyarakat adat dan itu sudah final,” tegasnya.
Penolakan terhadap Otsus jilid II, tentu tidak dapat dipengaruhi ataupun di intervensi oleh pihak manapun. Sebab, sikap menolak Otsus jilid dua, terlahir dari keinginan masyarakat adat sendiri, dan tidak di tumpangi oleh kepentingan pihak lain. Oleh karenanya, ini menjadi hak mutlak untuk diperjuangkan.
“Keamanan hadir tidak mempengaruhi keputusan masyarakat adat. Karena ini semua lahir dari hati nurani masyarakat. Dan saya pastikan Manokwari hari ini aman terkendali. Kami tidak akan intervensi masyarakat adat dan kami juga tidak intervensi TNI Polri maupun pemerintah,” tutup Ahoren. (SM3)
