Musrenbang RKPD 2023, 5 Prioritas Pembangunan Jadi Pembahasan Hingga Kamis Mendatang

Musrenbang
Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati saat menyampaikan arahan pembukanya dalam Musrenbang RKPD Tahun 2023 yang dilaksanakan di Aula BP4D Kabupaten Raja Ampat.

Waisai, Raja Ampat – Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) atau sering disebut Bappeda Kabupaten Raja Ampat kembali melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Raja Ampat untuk Tahun 2023 yang dilaksanakan di Aula Kantor Bappeda Raja Ampat, Selasa (17/05/2022)

Dalam arahan pembukanya, Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati mengatakan bahwa Musrenbang kali ini, dengan tema ‘Pengembangan Industri Pariwisata dan Kelautan Untuk Menopang Ekonomi Masyarakat’, dilaksanakan dalam rangka menganalisis berbagai permasalahan dan prioritas pembangunan daerah, lalu menyepakati program dan kegiatan prioritas, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi. Juga penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan prioritas nasional. Kemudian klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dengan program dan kegiatan kampung yang diusulkan berdasarkan hasil pokok-pokok pikiran anggota dewan, aspirasi masyarakat dan musrenbang distrik.

Bacaan Lainnya

“Jadi jangan sampai terjadi tumpang tindih usulan program dan perencanaan. Saya berharap semua sistem perencanaan dan penganggaran ini nantinya lebih baik lagi menerapkan SIPD, sehingga prosesnya akan semakin berkualitas, lebih efisien, akuntabel dan transparan,” ujar AFU.

Ia pun menjelaskan, pada tahun 2023, ia menetapkan lima prioritas pembangunan, yaitu; pertama, percepatan pembangunan / pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, peningkatan kualitas sumberdaya manusia unggul berkarakter dan konstektual serta perlindungan sosial. Ketiga, peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah. Keempat, peningkatan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Lima, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemantapan tata kelola otonomi khusus berbasis data terpilah OAP dan stabilitas kewilayahan.

“Bersama, kita harus mencermati isu strategis dan tantangan yang ada. Saya himbau kepada seluruh pimpinan OPD agar dalam membahas RKPD ini, berpikiran terbuka, terintegratif dan inovatif. Sehingga mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur sesuai visi misi pemerintah daerah,” harap AFU. (SM7)

Pos terkait