Papua Barat Menjadi Provinsi yang Menjamin 95 Persen Lebih Penduduk dalam Program JKN-KIS

Program JKN
TERIMA PENGHARGAAN: Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menerima penghargaan dari Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati, atas capaian UHC, Senin (05/12/2022).

MANOKWARI – Provinsi Papua Barat melakukan lompatan luar biasa dengan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menjamin lebih dari 95 persen penduduk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dengan cakupan dalam program tersebut, Provinsi Papua Barat meretas jalan menuju cakupan sehat untuk semua, sehat untuk Indonesia.

“Atas kerja sama kita bersama, Provinsi Papua Barat telah mencapai universal health coverage (UHC) dengan persentase sebesar 99,07 persen dari jumlah penduduk yang tercover pada program JKN,” kata Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, pada launching UHC Program JKN bagi masyarakat Papua Barat, Senin (05/12/2022).

Bacaan Lainnya

Selain launching, juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja UHC open dengan BPJS Kesehatan. Penandatanganan dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw dan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati.

Dengan penandatanganan tersebut, Waterpauw berharap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat mengakses layanan kesehatan segera di fasiliitas kesehatan saat didaftarkan.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati, mengatakan kepesertaan program JKN-KIS telah mencapai 92 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Dari semua provinsi dan kabupaten/kota, sebanyak 16 provinsi dan 319 kabupaten/kota yang telah mencapai UHC.

“319 kabupaten/kota telah mencapai UHC dari total 515 kabupaten/kota. Jadi sudah lebih dari 50 persen,” ujarnya.

Sementara UHC di Provinsi Papua Barat, menurut dia, telah melebihi target tahun 2024 yakni telah mencapai 99,07 persen. 13 kabupaten/kota dan satu provinsi di Papua Barat pun sudah mencapai lebih dari 95 persen atau melebihi target tahun 2024.

“Terima kasih atas dukungan pimpinan di Provinsi Papua Barat. Ke depan diharapkan UHC tidak hanya sebatas melindungi peserta tapi juga peningkatan kualitas layanan,” tukasnya. (SM7)

Pos terkait