MANOKWARI – Warga Borobudur korban kebakaran tidak diizinkan membangun kembali kawasan itu. Pemkab Manokwari akan mencari mencari jalan terbaik bagi warga korban kebakaran di kawasan Borobudur.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan Manokwari kini menyandang status sebagai pusat peradaban di Tanah Papua dan ibukota Provinsi Papua Barat. Karena itu, pembangunan Manokwari harus bisa jauh lebih kompetitif dan modern lagi dibanding saat ini.
“Tetapi di sisi lain pemerintah tidak ingin mengorbankan rakyatnya, pemerintah tidak akan membawa rakyat ke jalan yang tidak benar, jalan yang tidak baik. Pemerintah Kabupaten Manokwari juga sebagai pemerintah daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi punya tanggung jawab untuk menata dan membangun kota ini ke depan,” kata Hermus.
Hermus berharap, warga Borobudur belajar dari beberapa kejadian sebelumnya. Apalagi warga yang menempati Kawasan itu tidak punya legalitas baik dari aspek kepemilikan tanah maupun yang lain-lain. Kawasan itu bertumbuh sendiri tanpa diatur pemerintah, sehingga ketika terjadi musibah sulit diatasi.
“Saya berharap masyarakat dukung dulu apa yang kita lakukan hari ini. Tentu lokasi yang kita siapkan hari ini juga dekat dengan pantai. Yang jelas, masyarakat Borobudur kita akan cari jalan yang terbaik, tidak mungkin kita bikin susah,” tegas.
Menurut Hermus, untuk warga yang berprofesi sebagai nelayan, pemerintah daerah akan mencarikan lokasi yang terbaik dan membangun fasilitasnya.
“Kalau dia butuh dermaga, dia butuh tambatan perahu, kita siapkan. Tapi kita cari tempat yang nyaman dan baik untuk dia. Pertanyaannya, mau diizinkan untuk kembali di situ atau tidak, menunggu, kita lagi desain besar Teluk Sawaibu itu seperti apa karena kita ingin teluk itu menjadi kekayaan daerah yang membuat banyak orang akan datang ke Manokwari,” sebutnya.
Untuk sementara, lanjut Hermus, pemerintah daerah membangun masjid sementara dan toilet sementara untuk warga yang sementara bertahan di Borobudur. Namun Hermus tidak mengizinkan warga untuk membangun kembali kawasan tersebut.
“Untuk sementara kita akan siapkan masjid sementara dan toilet sementara, kemudian kita juga renovasi beberapa fasilitas yang ada di situ untuk ditempati sementara. Tapi saya tidak mengizinkan untuk membangun lagi. Itu saya harus tegas. Saya tidak mengizinkan untuk membangun lagi di situ,” tegasnya lagi.
Yang dipikirkan sekarang, menurut Hermus, adalah warga yang berporfesi sebagai nelayan. Sementara yang bukan nelayan harus direlokasi keluar dari kawasan itu.
“Saya juga sudah meminta masyarakat saya dari Anggrem sampai dengan teluk itu semua karena kita juga akan mengembangkan pola transmigrasi lokal untuk semua masyarakat kita. Apalagi yang bukan nelayan. Yang bukan nelayan mau pertahankan di situ tinggal bikin apa. Yang bukan nelayan kita harus relokasi dia keluar. Yang murni dia punya mata pencaharian nelayan ini yang nanti kita harus pikirkan dia secara baik. Kita juga harus lokasi yang pas sesuai dengan dia punya kebutuhan. Itu yang harus kita lakukan. Tapi yang bukan nelayan, saya bilang tidak. Kita pindahkan, relokasi di luar dan pemerintah atur. Tidak boleh balik atur pemerintah. Nanti balik atur pemerinntah itu yang kacau. Kota ini tidak bisa terurus,” tandas Hermus.
