MANOKWARI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Norman Tambunan, mengatakan, Pemkab Manokwari harus mengalokasikan anggaran di perubahan anggaran 2020 untuk pengadaan seragam bagi peserta didik baru. Itu karena pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini, banyak keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya seragam.
“Seragam dan atribut sekolah lain bagi peserta didik baru seharusnya ditanggung oleh pemda melalui dinas teknis terkait,” kata Norman, kemarin.
Menurutnya, pendidikan merupakan urusan wajib, bukan pilihan. Oleh karena itu, sudah seharusnya diatur oleh pemda melalui dinas terkait.
“Hari ini masuk SMP saja harus membayar Rp 2,5 juta. Itu karena ada biaya segala macam, termasuk formulir, seragam sekolah dan atribut sekolah lainnya. Besaran biaya itu memberatkan orangtua siswa baru. Apalagi yang tidak mampu,” ujarnya.
Bahkan, kata dia, ada sekolah yang mewajibkan orangtua siswa melunasi biaya tersebut pada saat pendaftaran. Jika tidak melunasinya, calon siswa dianggap mengundurkan diri.
“Ini keadaan yang terjadi sekarang. Kalau mereka tidak punya uang sebesar itu terus bagaimana. Apa solusi dari pemda. Apalagi khusus untuk orang asli Papua (OAP). Ada banyak dana Otsus, masa urusan pakaian seragam dibebankan lagi kepada mereka. Jadi apalah tujuan Otsus itu,” sebutnya.
Menurutnya, banyak anggaran yang tidak terlalu penting dilokasikan. Anggaran-anggaran tersebut bisa dialihkan untuk pengadaan seragam bagi peserta didik baru.
“Saya minya dengan hormat pemerintah daerah memperhatikan ini. Anggaran Covid-19 boleh besar-besar, tapi masa urusan pendidikan seperti begini mereka diam. Masalah ini sudah ada dari tahun ke tahun, sudah harus dilihat. Kalau kekurangan kelas kenapa tidak ditambahkan kelas,” imbuhnya.
Norman juga meminta pemda memperhatikan pemerataan fasilitas di setiap sekolah. Itu supaya orang tidak memilih-milih sekolah.
“Dia harus di SMP inilah, sekolah inilah. Itu yang terjadi, sehingga terjadi overload. Padahal ada kewajiban zonasi,” katanya.
Dia menegaskan tidak ingin melihat lagi di tahun-tahun ke depan urusan pendidikan ada bayar-membayar.
“Ada lagi biaya komite. Itu untuk apa. Dana BOS kan ada. Ini biaya komite ada karena guru honor dibayar oleh komite sekolah. Kenapa harus jadi tanggung jawab sekolah,” tanyanya.
Dia meminta pemda mengurus pendidikan dengan serius karena menyangkut masa depan anak-anak di daerah ini.
“Ini urusan wajib, tolong ini jadi perhatian pemda. Urusan pakaian dikembalikan ke dinas, urusan pembayaran guru honor oleh sekolah dikembalikan ke dinas, dihitung baik-baik, diverifikasi baik-baik,” tandasnya.
Senada dengan Norman, Ketua Fraksi Golkar DPRD Manokwari, Suriyati Faisal, mengatakan, setiap PPDB ada sekolah-sekolah tertentu yang selalu didatangi banyak orangtua siswa. Padahal ada banyak sekolah.
“Ini harus diperbaiki agar tidak membludak ke sekolah tertentu. Ada sekolah yang bagus, tapi kurang fasilitas. Penempatan guru juga diperhatikan agar sesuai dengan bidangnya supaya anak didik terpacu kemampuannya. Kalau mau sekolah-sekolah dilirik ya diperbaiki. Perbaiki semua-semua dari infrastrukturnya, dari pendidikannya,” tegasnya.
Menurutnya, ada sekolah yang mengeluhkan terbatasnya ruangan. Sekain itu, guru-guru honor juga sudah semakin banyak.
“Dari tahun ke tahun ada persoalan yang sama, bangunan. Dinas juga jangan asal membangun. Libatkan sekolah terkait karena setiap sekolah ada aturan tersendiri soal safety,” sebutnya.
Suriyati menambahkan, fasilitas sekolah dan tenaga pendidik perlu dipenuhi jika menerapkan sistem zonasi. Sebab, jika hanya sekolah tertentu saja yang baik fasilitasnya, orang akan berbondong-bondong ke sekolah yang fasilitasnya bagus. (SM7)
