Manokwari – Para pemuda dan mahasiswa Arfak mendatangi kantor DPD Golkar Papua Barat, Sein (2/9/2024). Kedatangan mereka untuk menyerahkan aspirasi kepada DPD untuk diteruskan kepada DPP Golkar agar menetapkan Orgenes Wonggor sebagai Ketua DPR Papua Barat 2024-2029.
Tokoh pemuda Arfak, Josua Sayori, mengatakan dari tujuh anggota terpilih DPR Papua Barat dari Partai Golkar, Orgenes Wonggor meraih suara tertinggi yakni sebanyak 11.075 suara dari Dapil Papua Barat 2 yang meliputi kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan.
“Bapak Orgenes Wonggor kader tulen partai Golkar yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Pegaf. Beliau juga berpendidikan sarjana sesuai dengan aturan partai yang menghendaki pimpinan DPR minimal berijazah sarjana,” paparnya.
Untuk itu, Sayori meminta DPP Partai Golkar agar arif dan bijaksana dengan menetapkan Orgenes Wonggor sebagai Ketua DPR Papua Barat 2024-2029.
“Jangan sampai menimbulkan keributan di Manokwari, ibukota provinsi Papua Barat menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini,” ujarnya.
Dia juga meminta anggota terpilih DPR Papua Barat dari Partai Golkar agar tidak melakukan intervensi dan tahu diri.
“Mereka masing-masing dapat suara berapa dan penuhi syarat atau tidak, mereka harus tahu diri. Mereka harus legowo dan mendukung Bapak Orgenes Wonggor sebagai Ketua DPR Papua Barat, itu sudah harga mati,” tandasnya.
Saat menerima aspirasi tersebut, Sekretaris DPD Partai Golkar Papua Barat, Suriyati Faisal, mengatakan penentuan siapa yang menjadi ketua DPR dilaksanakan berdasarkan peraturan organisasi.
Menurutnya, hari ini DPD Golkar menggelar rapat pleno untuk memilih tiga nama yang akan dikirim ke DPP guna memilih satu dari tiga nama itu menjadi ketua DPR Papua Barat.
“Kami tidak ikut salah satu dari tujuh anggota terpilih DPR Papua Barat. Semua punya hak yang sama tetapi ada kriteria yang dipakai untuk memilih,” katanya.
Untuk itu, dia meminta masyarakat tenang dan mempercayakan penentuan ketua DPR kepada partai Golkar.
Wakil Ketua Bidang Kepartaian DPD Partai Golkar Papua Barat, Jan Pieter Pangaribuan, menambahkan bahwa DPD tidak berhak menentukan siapa yang akan menjadi ketua DPR.
“Yang menentukan adalah DPP,” tandasnya. (SM7)
