MANOKWARI – Rapat Koordinasi yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, sekaligus menjadi momentum pencanangan Sensus Penduduk tahun 2020 di Papua Barat.
Pencanangan Sensus Penduduk secara bersama-sama di lakukan oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani dan kepala BPS Maritje Pattiwaillapia, Senin (17/2/2020).
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur optimis dengan pelaksanaan Sensus Penduduk ini, akan menghasilkan data real disegala bidang. Sebab, data tersaji nanti akan di gunakan oleh pemerintah daerah, untuk kepentingan pembangunan.
“Memang, kegiatan Sensus Penduduk ini adalah tupoksi dari BPS. Namun, tentu juga butuh dukungan kita semua. Karena hasil yang di harapkan dari Sensus Penduduk ini, akan kembali kepada kepentingan pemerintah dalam membangun masyarakat di Papua Barat,” ungkap Lakotani.
Sementara Kepala BPS Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia, mengatakan Sensus Penduduk kali ini memiliki dua tujuan utama yakni tersedianya data jumlah komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia sesuai dengan de facto dan de jure. Selain itu, tersedianya parameter demografi dan proyeksi penduduk, dalam hal fertilitas, mortalitas dan migrasi guna keperluan lembaga indikator.
“Data penduduk merupakan data dasar yang penting untuk membuat kebijakan di berbagai bidang seperti pangan, pendidikan dan kesehatan serta perumahan,” kata Maritje.
Selanjutnya dirinya menyebut, hasil Sensus Penduduk ini tidak hanya bermanfaat untuk membuat perencanaan saat ini, melainkan akan sangat bermanfaat untuk mengantisipasi hal yang akan terjadi di masa yang akan datang.
“SP ini akan dilakukan dalam 2 tahap, pertama adalah pencacahan lengkap meliputi pertanyaan dasar seperti nama lengkap, alamat, pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Sedangkan ditahap kedua tahun 2021 yakni pencacahan sampel dengan 82 pertanyaan yang mencakup keterangan individu, migrasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, fertilitas, dan mortalitas,” jelasnya.
Perlu diketahui, secara nasional Sensus Penduduk tahun 2020 telah di canangkan oleh Presiden Joko Widodo, pada 15 Februari lalu. (SM3)
