MANOKWARI – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) Perjuangan yang juga merupakan Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan dengan tegas menolak pelantikan anggota DPRD Papua Barat dilaksanakan di Lapangan Borarsi.
Hal ini dirinya tegaskan, menyusul masuknya surat permohonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat perihal permohonan ijin Lapangan Borarsi kepada dirinya selaku Bupati Manokwari.
Dalam surat tersebut diminta persetujuan penggunaan dan pemakaian Lapangan Borarsi untuk pelantikan anggota DPRD Papua Barat yang akan dilaksanakan Rabu 2 Oktober 2019 pukul 10.00 WIT.
Alasan penolakan, sebut Bupati karena banyak factor, antara lain keamanan, cuaca, listrik dan factor lainnya. Padahal menurutnya, pelantikan anggota DPRD Papua Barat ini merupakan acara resmi.
“Saya selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat dan juga Bupati Manokwari memiliki kewenangan untuk penggunaan Lapangan Borarsi. Dengan tegas menolak pelantikan di Lapangan Borarsi karena berbagai pertimbangan seperti keamanan, cuaca listrik dan lainnya. Jangan bermain-main, ini acara resmi,” tegasnya, Sabtu (28/9).
Menurutnya, masih terdapat beberapa gedung yang bisa digunakan seperti Auditorium PKK Papua Barat serta beberapa Hotel yang bisa disewakan. Sangat tidak masuk akal, sebutnya jika acara resmi dan besar tersebut, dilaksanakan seperti acara jalan santai sehingga dilaksanakan di tempat terbuka.
“Masa lembaga besar ini, mau bikin acara resmi seperti acara jalan santai, sehingga buat dilapangan terbuka?,” singgungnya.
“Jika memang lembaga besar tersebut tidak ada uang, biar kami yang sewa gedung sudah,” tambah Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat ini.
Pelantikan anggota DPRD Papua Barat, haruslah mempertimbangankan banyak hal. Apalagi dilaksanakan dilapangan terbuka.
“Apa alasannya melakukan pelantikan di Lapangan Borarsi?. Secara tegas saya menolak pelantikan anggota DPRD Provinsi Papua Barat periode 2019-2024 di Lapangan Borarsi,” tandasnya. (SM1)
