JAKARTA, – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan pesan menohok kepada Uni Eropa (UE) seiring gugatan larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan di World Trade Organization (WTO). Presiden tidak gentar.
Lewat pesannya, Jokowi mengarahkan ke jajaran menterinya untuk tidak mundur melawan balik Uni Eropa di WTO. Sebagaimana diketahui, Indonesia mengalami kekalahan gugatan di WTO atas pelarangan ekspor nikel pada Oktober 2022 lalu.
“Kita digugat Uni Eropa di WTO dan tahun kemarin atas gugatan itu kita kalah. Kalah jangan mundur, kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan jadi negara maju,” ungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN), Minggu (26/2/2023).
Presiden Jokowi juga sudah berpesan kepada para Menterinya untuk terus maju melakukan banding hukum atas gugatan Uni Eropa itu. “Usahnya ya banding, gak tau kalau banding nanti kalah. Apakah ada banding lagi, diberi kesempatan ya banding lagi, tapi apa dampaknya? saat kita digugat, banding, banding, industri kita sudah siap kalau dibuka (ekspor mentah) industri kita udah siap, nikel kita sudah siap sekarang ini,” tandas Jokowi.
Sebagaimana diketahui, Presiden JokowiJuni 2023 resmi akan menyetop bijih bauksit ke luar negeri. Hal ini tentunya akan merugikan pihak China lantaran dalam catatan Presiden Jokowi 90% bijih bauksit Indonesia dinikmati oleh China.
“Padahal hati-hati, 90% ekspor bahan mentah bauksit kita ke Tiongkok, China. Gak tau dia gugat kita (ke WTO) atau enggak. Kalau digugat, nikel digugat Uni Eropa , bauksit digugat Tiongkok karena 90% ekspor bahan mentah kita ke sana.” ungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN), Minggu (26/2/2023).
Baca Juga: Mulai Pulih Setelah Terdampak COVID-19, Ekonomi Papua Tahun 2022 Tumbuh 8,97 Persen
Sebagaimana diketahui, pemerintah bersikeras untuk mengembangkan hilirisasi di dalam negeri melalui pelarangan ekspor mineral mentah. Dengan hilirisasi, nilai tambah ekspor yang diperoleh melalui barang jadi akan lebih besar.
Presiden Jokowi menyatakan, seperti contohnya nikel yang sudah dilarang ekspor sejak tahun 2020. Di mana, ekspor bijih nikel yang tadinya hanya Rp17-an triliun, melejit menjadi Rp450-an triliun pada tahun 2022.
“Dari situlah negara mendapatkan pajak penghasilan, PPN, pajak karyawan, PNBP, bea ekspor kalau ikut di perusahaan seperti di Freeport kita dapat dividen dapat royalti, dari situ masuk sebagai penerimaan negara. dari penerimaan negara itulah bisa membiayai pembangunana di desa. bisa menganggarkan bansos jadi alurnya seperti itu,” tandas Jokowi.(*)
