MANOKWARI – Kajati Papua Barat, Juniman Hutagaol meminta dukungan semua stakeholders agar Kejari Manokwari dapat meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM). Hutagaol mengatakan itu pada pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM di Kejari Manokwari, Senin (28/03/2022).
Menurut Hutagaol, pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dari bagian menyukseskan reformasi birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima, dan memuaskan. Pencanangan juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamantakan oleh Kemenpan RB.
Dalam mambangun zona integritas, kata Hutagaol, salah satu tahapannya adalah melakukan pencanangan zona integritas yang merupakan bentuk pernyataan Kejari Manokwari untuk siap menyandang predikat zona integritas. Oleh karena itu, setelah pencanangan tersebut, harus menyiapkan rencana aksi yang konkret sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK-WBBM di lingkungan kementerian/lembaga.
“Saya mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM,” katanya.
Dalam pencanangan tersebut, Kajari, pada jaksa, dan pegawai Kejari Manokwari menyatakan komitmen untuk mewujudkan WBK-WBBM. Namun menurut Hutagaol, hal itu yidak akan optimal tanpa dukungan semua stakeholders.
“Makanya saya sangat senang tadi pimpinan wilayah, pimpinan pemda di wilayah hukum Kejari Manokwari juga hadir. Ini saya harapkan tidak hanya seremoni saja, tapi juga ada dukungan dalam rangka upaya satker Kejari Manokwari untuk memperoleh WBK,” imbuhnya.
Hutagaol menambahkan, pada tahun lalu Kejari Manokwari sudah berupaya melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM. Namun belum berhasil meraih predikat itu.
“Makanya untuk tahun ini saya sangat optimis karena pengalaman tahun lalu bisa dijadikan landasan, kira-kira kekurangan apa yang masih ada, sehingga ada kegagalan tahun lalu. Kekurangan itulah yang barus dipoles, harus diperjuangkan. Saya sangat yakin itu, tapi tentunya dengan dukungan semua stakeholders dan juga terutama dari pers karena kami memubutuhkan pers untuk menyampaikan hal-hal apa yang sudah kami lakukan kepada masyarakat dan juga mungkin keluhan-keluhan di masyarakat mengenai institusi kami bisa disampaikan kepada kami. Karena itu, kesempatan ini juga saya ingin menggugah rekan-rekan pers mari bergandengan tangan bantu kami untuk mewujudkan penegakan hukum di wilayah ini dan juga dalam rangka untuk mendapatkan predikat WBK,” pungkasnya.
Hadir pada pencangan tersebut, selain para petinggi dari Kajati Papua Barat dan Kejari Manokwari, hadir juga tiga bupati dari wilayah hukum Kejari Manokwari. Ketiga bupati itu adalah Bupati Manokwari, Hermus Indou; Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran; dan Bupati Pegunungan Arfak, Yosias Saroi. (SM7)
