Tanda Tangan NPHD dengan KPU, Pemkab Manokwari Proses Pencairan Anggaran Pilkada Tahap I Rp20 Miliar

Manokwari – Pemkab dan KPU Manokwari menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah​ (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Dengan penandatanganan itu, Pemkab Manokwari langsung memproses pencairan anggaran tahap I sebesar Rp20 miliar atau 40 persen kepada KPU Manokwari.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan, pemerintah berkewajiban menyukseskan Pemilu dan Pemilukada. Sebagai kewajiban dalam menyukseskan apemilu dan Pilkada, Pemerintah Kabupaten Manokwari dan KPU Kabupaten Manokwari telah menyepakati nilai NPHD yang akan diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Manokwari kepada KPU kKabupaten Manokwari.

Bacaan Lainnya

“Besaran yang akan salurkan kepada KPU Kabupaten Manokwari dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan secara bertahap kita salurkan setelah penandatanganan NPHD hari ini,” kata Hermus pada penandatanganan NPHD antara Pemkab Manokwari dan KPU Manokwari, Jumat (27/10/2023).

Untuk pelaksanaan Pilkada 2024, Pemkab Manokwari mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar. Pemkab Manokwari akan menyalurkannya secara bertahap yakni pada tahun 2023 sebesar 40 persen dan tahun 2024 sebesar 60 persen.

“40 persen dari nilai NOHD yang akan ditandatangani hari ini tahun ini kita lokasi Rp20 miliar dan nanti setelah penandatanganan langsung bisa diproses KPU Kabupaten Manokwari dan sisa 60 persen akan disalurkan lagi di tahun depan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pilkaa Kabupaten Manokwari,” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Manokwari, Christine Ruth Rumkabu, mengatakan, mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemkab Manokwari yang bergerak cepat melaksanakan penandatanganan NPHD dengan KPU Manokwari. Manokwari merupakan kabupaten pertama dari tujuh kabupaten pertama di Papua Barat yang menandatangani NPHD dengan KPU.

Baca Juga:  Jadwal APBD-P Pemkab Manokwari Bergeser, Ini Penyebabnya

“Manokwari menjadi kabupaten pertama dari tujuh kabupaten dan juga dari provinsi Papua Barat. Kami memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah daerah, di mana kerja TAPD, sehingga pada hari ini kita menjadi kabupaten pertama dari tujuh kabupaten dan juga provinsi yang menandatangani NPHD,” katanya.

Anggaran tersebut, tambah Christine, untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. (SM7)

Pos terkait