MANOKWARI, – Dukungan anggaran untuk percepatan penurunan stunting di Papua Barat dinilai cukup. Namun dukungan anggaran yang disebar ke sejumlah perangkat daerah itu perlu disinergikan agar saling menguatkan.
Farida Ekasari dari Ditjen Bina Penggerakan Lini Lapangan BKKBN Pusat, mengatakan, konfergensi secara anggaran di Papua Barat sudah baik karena Pemprov Papua Barat sudah memberikan perhatian khusus untuk stunting. APBD juga didistribusikan ke delapan perangkat OPD untuk penanganan stunting.
“Artinya dari sisi anggaran sudah tidak ada kendala. Itu pun yang belum termasuk kabupaten/kota,” katanya di Manokwari, Selasa (2/8/2023).
Namun demikian, menurut dia, anggaran yang tersebar itu harus disinergikan. Jangan sampai dari anggaran ini ada kegiatan yang merupakan duplikasi.
“Harapannya penguatan yang dilakukan bagaimana anggaran yang sudah tersebar disinergikan. Makanya tadi ditanayakan apakah rutin ada rapat koordinasi. Penguatan-penguatan itu yang saling suport. Jangan sampai anggaran ini ada kegiatan yang dilaksanakan duplikasi. Kalau saling penguatan misalnya ini melakukan ini dikuatkan oleh ini,” ujarnya.
Akan tetapi, kata dia, kemungkinan kendala yang dihadapi di Papua Barat adalah jangkauan terhadap keluarga berisiko stunting karena Papua Barat adalah daerah kepulauan. Bisa jadi meski ada datanya, namun ketika di lapangan sudah berbeda.
“Jadi penguatan yang dilakukan harus betul-betul sasaran yang didata betul di lapangan. Terus intervensi di lapangan seperti di Papua ini dengan daerahnya yang terpencar, sehingga untuk memberikan intervensi agak susah dijangkau. Daerah kepulauan seperti Papua yang sulit adalah jangkauan kepada keluarga-keluarga di pelosok,” tukasnya. (SM)
