MANOKWARI – Pemimpin Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari yang merupakan putra Arfak, memiliki cita-cita yang besar untuk membangun Manokwari. Oleh sebab itu, warga yang terkena dampak perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Rendani rela meninggalkan lokasi itu.
Hal itu diungkapkan Kepala Kampung Rendani, Isak Katebu, pada acara pembayaran ganti rugi 15 bidang tanah yang terkena dampak perpanjangan runway Bandara Rendani, di ruang Sasana Karya, kantor Bupati Manokwari, Senin (30/8/2021).
“Kami berterima kasih karena pemimpin Papua Barat dan Kabupaten Manokwari adalah putra Arfak, mempunyai cita-cita ke depan untuk membangun daerah kita ini, sehingga kami warga yang terkena dampak di Rendani merelakan untuk tinggalkan rumah, untuk tinggalkan kami punya apa-apa semua dan pindah ke lokasi yang baru. Tapi kami ingin supaya daerah kita ini dibangun,” ujar Katebu.
Meski begitu, menurut Katebu, ada juga yang menghambat program pembangunan tersebut.
“Saudara-saudara kita yang sudah menerima uang juga ikut mendukung, cuma ada beberapa orang yang masih keras, tapi dalam hatinya mengatakan bahwa saya setuju 100 persen. Padahal mulutnya bicara, hatinya tidak terima. Itu adalah mereka yang menghambat program pembangunan Kabupaten Manokwari,” tegasnya.
Menanggapi itu, Bupati Manokwari, Hermus Indou, menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya. Menurut Hermus, pembangunan Bandara Rendani bisa dilaksanakan karena dukungan masyarakat yang berdomisili di Rendani.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Manokwari dan putra daerah yang diberikan kepercayaan dan amanah oleh Tuhan dan masyarakat Manokwari yang telah memilih saya bersama dengan Pak Edi Budoyo dan Bapak Dominggus Mandacan sebagai Gubernur Papua Barat, tentu kami berterima kasih karena upaya pembangunan Bandara Rendani bisa dimulai karena dukungan masyarakkat khususnya yang berdomisili di Rendani. Saya kira ini adalah bukti konkret bahwa bapak-ibu sangat mendukung kami dan juga mendukung semua proses pembangunan Kabupaten Manokwari untuk Manokwari ini kita bangun dan majukan seperti kabupaten dan provinsi lain di Indonesia,” ungkap Hermus. (SM7)