Manokwari – Universitas Papua (Unipa) telah menarik kembali 20 mahasiswa yang sebelumnya magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di empat kementerian/lembaga dan desa asimetris di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta. 20 mahasiswa itu ditarik pada 23 November 2023 setelah empat bulan lebih melaksanakan magang.
“Kita berterima kasih karena ini prestasi yang cukup baik dan besar karena dalam sejarah pengembangan MBKM di Unipa dalam 4 tahun terakhir terjadi peningkatan baik dalam unit kegiatan maupun jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan MBKM khususnya kegiatan magang,” ungkap Wakil Rektor I Unipa, Prof Sepus Fatem.
Menurutnya, magang dilaksanakan atas kerja sama Unipa USAID Kolaborasi dan Yayasan Kitong Bisa. Banyak pengalaman yang diperoleh mahasiswa saat melaksanakan magang, dan itu mereka ungkap pada sesi presentasi ketika penarikan.
“Salah satunya bagaimana tanggung jawab mereka untuk kembali ke kampus lalu menjadi local champions yang kelak akan menjadi pendorong pembangunan di setiap kampung, distrik, atau daerah-daerah di mana mereka berada,” katanya.
Selain itu, menurut Prof Fatem, selama mahang para mahasiswa juga bisa melihat ekspektasi masyarakat terhadap mahasiswa termasuk di Unipa dan melihat tanggung jawab ganda mereka yakni tidak hanya belajar di kampus tapi juga memberikan gagasan untuk membantu mendorong perubahan di masyarakat.
“Kita bersyukur kegiatan sudah selesai dan pada sesi penutupan dihadiri oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, dari Unit Belmawa, Pemprov DI Yogyakarta, perguruan tinggi di DI Yogyakarta seperti UGM, Sanata Dharma, Duta Wacana, dan Atma Jaya. Di situ ada sharing antara mahasiswa di empat perguruan tinggi tersebut dan mahasiswa magang MBKM dalam talk show dan itu menarik sekali karena 20 mahasiswa Unipa mampu menjelaskan pengalaman, cerita sukses yang mereka dapatkan selama program magang di kementerian berlangsung,” tuturnya.
Dalam program magang ini, lanjut Prof Fatem, salah satu yang terlihat adalah kemitraan antara mahasiswa dengan beberapa pihak di kementerian/lembaga yang nantinya menjadikan mahasiswa sebagai local point bagi pengembangan program kementerian di tanah Papua khususnya di Manokwari.
Hal lainnya, menurut Prof Fatem, adalah para mahasiswa memahami kultur dan kehidupan orang lain yang berbeda dengan di Papua. Perbedaan itu akan membentuk pengalaman mereka yang nantinya ditularkan di tanah Papua atau di kabupaten atau wilayah di mana mereka berada.
“Kita berharap ke depan kerja sama dengan USAID lebih ditingkatkan, tidak hanya pada mahasiswa tapi juga dosen, sehingga akselerasi untuk mendorong perubahan tidak hanya terjadi di mahasiswa tapi juga dosen,” sebutnya.
Prof Fatem juga berharap program magang tersebut dilanjutkan karena untuk mendorong perubahan pembangunan di Papua butuh gerakan dan gerakan itu harus dimulai dari kampus lewat mahasiswa dan dosen.
“Saya sudah menyampaikan berkali-kali bahwa hari ini ada banyak persoalan yang ada di tanah Papua. Katakanlah indeks pembangunan manusia (IPM) yang menurut indikator-indikator secara nasional kita masih masuk dalam kategori provinsi termiskin. Namun persoalan ini tidak boleh membuat kita tersandera, sehingga kita harus mendorong adik-adik ini membekali diri dan menjadi agen perubahan, sehingga ketika selesai kuliah 20-30 ke depan mereka akan mendorong perubahan itu,” tukasnya. (SM)
