MANOKWARI, – Meski angka prevalensi stunting nasional mengalami penurunan, namun angka prevalensi stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya mengalami kenaikan.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting nasional mengalami penurunan dari 24,4 persen di tahun 2022 menjadi 21,6 persen di tahun 2022.
Namun angka prevalensi stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya mengalami kenaikan dari 26,2 persen pada tahun 2021 menjadi 30 persen di tahun 2022.
Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat, Philmona M. Yarollo, bila melihat kondisi kabupaten/kota yang ada, angka prevalensi stuntingnya di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional 21,6 persen, sementara angka rata-rata Papua Barat dan Papua Barat Daya 22,2 persen.
“Dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya, lima kabupaten/kota yang angka prevalensi stuntingnya mengalami kenaikan. Sedangkan delapan kabupaten mengalami penurunan,” ungkap Yarollo pada pembukaan Rakerda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kamis (02/03/2023).
Lima kabupaten/kota yang angka prevalensi stuntingnya meningkat yakni Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) 40,1 persen menjadi 51,5 persen.
Selanjutnya Kabupaten Manokwari naik 9,7 persen menjadi 36,6 persen. Kota Sorong naik 7,3 persen menjadi 27,2 persen, Kabupaten Fakfak naik 3 persen menjadi 29 persen, Kaimana naik 0,7 persen menjadi 29,2 persen. Sementara Kabupaten Raja Ampat tidak mengalami kenaikan maupun penurunan atau tetap di angka 31,1 persen.
Sedangkan kabupaten yang angka prevalensi stuntingnya menurun yakni yaitu Kabupaten Maybrat yang turun 7,2 persen, Kabupaten Sorong turun 4,9 persen, Teluk Bintuni turun 4,7 persen, Sorong Selatan turun 2,9 persen, Manokwari Selatan turun 1,3 persen, dan Kabupaten Tambrauw turun 0,3 persen.
“Karena itu, dalam pelaksanaan program ada prioritas yang BKKBN kerjakan dan juga butuh dukungan bapak-ibu sekalian para mitra kerja, pengambil kebijakan, karena di dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting butuh kerja bersama, sinergitas, dan kolaborasi program semua sektor,” katanya.
Baca Juga: Angka Stunting Papua Barat Meningkat, Pj Gubernur Tekankan 11 Langkah Konkret yang Harus Dilakukan
Melihat kondisi tersebut, menurut Yarollo, Rakerda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Papua Barat dan Papua Barat Daya merupakan momen yang sangat strategis untuk menyusun rencana aksi dan strategi yang dapat dilaksanakan bersama sesuai tupoksi masing-masing guna mengintervensi pelaksanaan program. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2023 angka prevalensi stunting bisa diturunkan.
Pada pembukaan Rakerda tersebut, BKKBN memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka stunting dan realisasi DAK-nya 100 persen. (SM7)
