MANOKWARI, – BKKBN memiliki dua program prioritas yang dilaksanakan secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah. Dua program itu adalah program Bangga Bencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) serta program Percepatan Penurunan Stunting.
Pelaksanaan dua program itu di Papua Barat mengalami kendala. Sebab, dari 13 kabupaten/kota baru tiga daerah yang memiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB).
Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, mengatakan bahwa program-program yang dilaksanakan BKKBN tersebar di tingkat provinsi tapi pelaksanaannya lebih banyak di tingkat kabupaten/kota. Di kabupaten/kota, institusi yang mendukung pelaksanaan program BKKBN adalah perangkat daerah yang terkait.
“Namun nomenklatur perangkat daerah di kabupaten/kota berbeda-beda. Jika sesuai dengan aturan aamanat UU, itu ada tiga kabupaten yang dinasnya utuh atau berdiri sendiri,” ujar Yarollo pada Forum Koordinasi Bersama Jurnalis di kantor BKKBN Perwakilan Papua Barat, Jumat (23/09/2022).
Tiga daerah di Papua Barat yang baru memiliki DPPKB sendiri, menurut Yarollo, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Maybrat.
“Itu mereka nomenklaturnya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Jadi mereka khusus melaksanakan program Bangga Kencana,” ujarnya.
Sementara kabupaten lain, lanjut Yarollo, dinas pengendalian penduduk dan KB atau bergabung dengan dinas lain. Ada yang bergabung dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ada yang bergabung dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, serta ada yang bergabung dengan dinas sosial.
“Lebih banyak bergabung dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Contoh di Kabupaten Manokwari, itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB. Tetapi ada juga yang bergabung dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil, contohnya di Kabupaten Pegaf. Ada juga yang bergabung dengan dinas sosial seperti di Kabupaten Manokwari Selatan dan Kaimana,” bebernya.
Yarollo menambahkan, pihaknya dalam pelaksanaan program juga mengalami kendala karena baru tiga daerah punya dinas yang mengurus pengendalian penduduk dan KB.
“Dalam pelaksanaan program kami juga mengalami kendala. Sebab kami di provinsi hanya sebagai proses, penentuan pencapaian program ada di kabupaten/kota,” tukasnya. (SM7)
