Biaya Rapid Test Membebani Pelajar dan Mahasiswa yang mau Kembali ke Kota Studi

Anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Samsul Hadi. (Foto:SM7)

MANOKWARI – Anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Samsul Hadi, keberatan jika para pelajar dan mahasiswa yang akan kembali ke kota studi harus membayar biaya rapid test di Manokwari. Rapid test negatif menjadi salah satu syarat jika para pelajar dan mahasiswa asal Manokwari kembali ke kota studi.

“Semua daerah tujuan termasuk Manokwari mensyaratkan bahwa apabila masuk ke daerah tujuan harus negatif rapid test. Berkaitan dengan ini, kami di Warpramasi (Warmare, Prafi, Masni, dan Sidey) khususnya dan juga mungkin yang di Manokwari melihat mahalnya biaya yang harus dikeluarkan, terutama di rumah sakit swasta. Sampai ada yang harga Rp 450 ribu bahkan lebih,” kata Samsul Hadi kepada wartawan di gedung DPRD Manokwari.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, rapid test bagi para pelajar dan mahasiwa yang akan kembali ke kota studi mungkin belum dianggarkan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Manokwari, sehingga ketika mereka meminta di-rapid test, diarahkan ke rumah sakit swasta.

“Saya sebagai wakil masyarakat di Warpramasi merasa keberatan bila mahasiswa dan pelajar atau calon pelajar yang mau keluar daerah Manokwari harus dibebani satu orang Rp 450 ribu atau ke swasta atau ke tempat lain itu sangat memberatkan saat ekonomi kita dalam keadaan kurang bagus. Makanya saya minta kepada pemerintah daerah untuk bagaimana membijaksanainya. Mungkin kemarin-kemarin tidak terpikirkan karena rapid test massal itu bila di suatu tempat itu ada yang positif, maka daerah itu yang di-rapid massal. Okelah itu kita setuju,” sebutnya.

Baca Juga:  Dukung Bupati, DPRD Manokwari Dorong Gubernur Segera Tutup Sementara Bandara dan Pelabuhan

Dia mengatakan, saat ini ada sekitar 100-200 pelajar dan mahasiswa asal Manokwari yang menuntut ilmu di luar daerah. Para pelajar dan mahasiswa itu adalah anak-anak dan aset Kabupaten Manokwari.

Soal dari mana anggaran yang digunakan, dia meminta mencari celah. Sebab, sudah banyak anggaran di perangkat daerah yang dipotong.

“Perkara nanti ngambilnya dari mana ya saya minta cari celah yang mana karena pemotongan (anggaran) ini sudah luar biasa, di setiap instansi dipotong luar biasa dan sekiranya dana-dana yang tidak terlalu urgen untuk kesehatan bisa dialihkan untuk mensubsidi yang anak-anak pelajar ini. Karena hari ini kondisi ekonomi kami di Warpramasi luar biasa hancurnya. Jadi kalau ini bisa ditolong akan menjadi salah satu poin kita bisa membantu masyarakat yang ada di bawah,” ujarnya.

Dia mengaku prihatin jika para pelajar dan mahasiswa harus membayar biaya rapid test.

“Terus terang saya prihatin sekali, bukan hanya di Warpramasi saya rasa di Manokwari juga sama saja. Makanya tolong nanti pemerintah daerah untuk dibijaksanai kemudian dicari solusi yang terbaik,” ucapnya.

Samsul Hadi mengakui, pada Minggu (7/6/2020) malam dirinya sempat membicarakan hal itu dengan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Manokwari. Dan Gugus Tugas, katanya, mau mengkomunikasikan lagi hal itu.

“Jadi kami dari DPRD mendorong sekali karena ini hajat orang banyak. Dan siapa yang tidak pernah merasakan menjadi mahasiswa atau pelajar. Kita semua merasakan betapa susahnya apalagi dalam kondisi pandemik. Jadi mumpung masih ada waktu dua atau satu bulan ke depan hal ini bisa dipersiapkan. Saya rasa bandara dibuka dan semua sudah normal kembali itu bisa dibantu,” tukasnya. (SM7)

Pos terkait