WAISAI, RAJA AMPAT – Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia (Humas Kemensos RI) melakukan Kunjungan dan Sosialisasi dalam bentuk Coffe Break bersama staf Dinas Sosial dan para penanggung jawab program Bantuan Sosial (Bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Raja Ampat serta pegiat media massa yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Raja Ampat, Senin (26/12/2022)
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Biro Humas Kemensos mendapatkan banyak masukan dan penjelasan atas kendala-kendala yang dihadapi para penangggung jawab program Bansos dan PKH Raja Ampat, khususnya terkait sistematisasi melalui aplikasi yang digunakan dalam mendata para penerima, dimana ditemukan KTP yang belum tervalidasi dan diperbarui dan atau penamaan kampung atau distrik yang tidak tepat di database sistem.
“Kendala-kendala sistemis seperti ini tidak hanya terjadi di Raja Ampat, tapi juga di daerah-daerah lainnya. Itulah kenapa pada tahun 2021, 16 juta data telah dinon-aktifkan karena terdapat data yang sama dan belum diperbarui,” jelas Hangga Sukrisna, perwakilan Biro Humas Kemensos RI
Lanjut Hangga, termasuk tentunya kendala kondisi geografis Raja Ampat yang membuat akses ke kampung-kampung penerima bansos dan program PKH adalah kendala utama yang disampaikan langsung kepada mereka dalam Coffe Break tersebut. Menurutnya, pertemuan dan dengar pendapat serta masukan dan kendala yang dihadapi ini tentunya sangat baik untuk mendorong dan menciptakan terobosan dan mekanisme yang lebih baik kedepan untuk program Bansos dan PKH, khususnya di Raja Ampat.
“Data-data ini terintegrasi langsung pada setiap program kementerian yang berhubungan dan bekerjasama. Sehingga kedepan diharapkan akan semakin baik lagi dalam program-program serupa,” ujar Hangga Sukrisna. (SM14)
