MANOKWARI, – Fraksi-fraksi DPRD menyatakan menerima Rancangan APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas lebih lanjut. Namun, ada sejumlah catatan yang perlu mendapat tanggapan dari Pemkab Manokwari.
Hal itu terungkap dalam pemandangan umum fraksi-fraksi dalam sidang paripurna DPRD Manokwari, Kamis (23/11/2023).
Gabungan Fraksi melalui anggota dewan, Erni Sidang, mengatakan, pada dasarnya Gabungan Fraksi DPRD Manokwari menerima Ranperda APBD Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2024 untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan dengan beberapa catatan dan masukan.
Adapun isu krusial yang harus mendapat perhatian dan penjelasan dari Pemkab Manokwari salah satunya mengenai prioritas pembangunan.
Menurut Gabungan Fraksi, pembangunan infrastruktur yang sangat massif dilakukan Pemkab Manokwari tentu perlu didukung demi kemajuan dan kebaikan Manokwari. Namun pembangunan jangan hanya diprioritas pada penambahan fisik, tetapi pembangunan sumber daya manusia juga sangat penting dilakukan.
“Sebab menurut Gabungan Fraksi, tanpa adanya pembangunan manusia, suatu negara atau daerah tidak akan dapat mengembangkan apapun. Oleh karena itu, pembangunan manusia dilakukan guna mencetak sumber daya manusia yang baik dan memadai, maka pelaksanaan pembangunan akan semakin baik pula. Atas dasar itu, Pemkab Manokwari hendaknya memperhatikannya jika memandang manusia Manokwari merupakan subyek dan obyek pembangunan dan berkomitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari,” kata Erni saat membacakan pemandangan umum Gabungan Fraksi.
Sementara Fraksi Golkar melalui sekretarisnya, Siswanto, mengatakan, Fraksi Golkar memandang tahun 2024 sebagai tahun terakhir pemenuhan target indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah, sehingga perlu mendapat perhatian khusus.
Tentunya, menurut Fraksi Golkar, terdapat beberapa indikator kinerja yang sampai saat ini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD meskipun telah dilakukan perubahan.
“Fraksi Golkar perlu mempertanyakan apa saja indikator yang belum terpenuhi sampai dengan tahun 2023 dan apa strategi pemenuhannya sampai dengan tahun 2024, mengingat ruang fiskal yang relatif terbatas ditambah dengan atmosfer tahun politik yang sedikit banyak akan berpengaruh pada kondisi riil di masyarakat. Mohon penjelasan,” kata Siswanto saat membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar. (SM7)
