MANOKWARI, – Menurunkan angka stunting di Papua Barat memang tugas yang berat. Karena itu, Kejaksaan Tinggi Papua Barat siap mendukung BKKBN dan pemerintah daerah untuk menurunkan angka stunting di Papua Barat.
Saat ini, secara nasional angka Prevalensi Stunting Papua Barat sesuai Survey Status Gizi Indonesia (SGGI) 26,2 % sementara angka Nasional 24,4 %. Karena itu, BKKBN Perwakilan Papua Barat melakukan silaturahmi sekaligus meminta dukungan unsur Forkopimda untuk menunrunkan angka stunting di Papua Barat.
Setelah bertemu Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema, S.Sos, beberapa waktu lalu, pada Selasa (02/08/2022), Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat Bersama unsur piimpinan bertemu dengan Kajati Papua Barat, Juniman Hutagaol.
Usai pertemuan, Juniman Hutagaol menyampiaikan bahwa selain silaturahmi, dalam pertemuan itu Kepala BKKBN Papua Barat juga menyampaikan rencana aksi untuk menurunkan angka stunting di Papua Barat.
“Sebetulnya silaturahmi sebagai sesama instansi vertikal di Papua Barat dan secara kebetulan juga ada rencana aksi yang sudah dicanangkan oleh Kepala BKKBN Pusat terkait target yang sudah dicanangkan Presiden di tahun 2024 bahwa angka stunting harus di angka 14 persen,” kata Hutagaol.
Menurutnya, saat ini angka stunting nasional 24 persen dan Papua Barat ada di angka 26 persen. Angka stunting Papua Barat ini menjadi tugas berat untuk menurunkannya.
Hutagaol mengatakan bahwa dalam rencana aksi penurunan angka stunting, Forkopimda Papua Barat juga dilibatkan. Dan Kejati sebagai salah satu unsur Forkopimda pasti siap mendukung rencana aksi penurunan angka stunting di Papua Barat.
“Tentu kita mendukung karena kita sadari sesungguhnya kalau angka stunting ini tidak kita sikapi sejak awal, itulah wajah Indonesia sekitar 15 atau 20 tahun yang akan datang, bayi-bayi yang lahir saat ini kalau sekian persen kurang sehat, cacat, dan lain sebagainya bagaimana. Itu tantangan bagi kita,” sebutnya.
Menurunnkan angka stunting, diakui Hutagaol adalah kerja berat. Karena itu, pihaknya siap mendukung demerintah daerah.
“Selaku Forkopimda di Papua Barat, tentu kita mendukung pemerintah daerah dalam kerja berat ini. Itu saya nyatakan secara tegas tadi bahwa kita pasti mendukung upaya penurunan angka stunting,” tandas Hutagaol.
Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat, Philmona M. Yarollo, mengatakan bahwa penurunan angka stunting tidak bisa secepatnya, butuh waktu dan kerja bersama. Karena itu, diharapkan ada kerja sama dan kolaborasi lintas sektor.
“Percepatan penanganan stunting tidak bisa secepatnya, membutuhkan waktu, tetapi kalau ada kerja sama, kolaborasi, ada kerja bergotong royong dari semua lintas sektor, kita optimis bisa ada penurunan angka stunting,” tandas Yarollo. (SM7)
