MANOKWARI – Kemungkinan dibuka kembalinya aktivitas publik oleh pemerintah pusat bisa menjadi ancaman dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Sebab, jika masyarakat tidak betul-betul menerapkan protokol kesehatan, maka akan terjadi pandemik Covid-19 gelombang kedua.
Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Papua Barat, dr. Arnoldus Tiniap, mengatakan, bila melihat perkembangan informasi nasional, ada kemungkinan dalam waktu dekat akan dibuka kembali aktivitas publik, termasuk sekolah.
“Kalau kita baca ada beberapa informasi yang disampaikan oleh Presiden, misalnya mungkin pasar, tempat perbelanjaan juga akan dibuka tapi dengan perubahan. Perubahan dalam artian masyarakat harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ini juga satu tantangan tersendiri. Di satu sisi apakah masyarajat betul-betul mau menerapkan protokol kesehatan atau tidak,” ujar Tiniap dalam jumpa pers melalui video conference, Senin (25/5/2020).
Dia mengatakan, jika pemerintah pusat membuat kebijakan dengan membuka kembali akrivitas publik, maka harus dipastikan protokol benar-benar diterapkan. Sebab jika tidak, akan masuk dalam pandemik Covid-19 gelombang kedua.
“Di gelombang kedua ini, apalagi pada saat jelang Lebaran kemarin aktivitas di tempat perbelanjaan, pasar, dan lain-lain, kerumuman orang sangat tinggi dan itu bisa terjadi ada angka penularan yang sangat tinggi pada saat kemarin itu. Oleh karena itu, dikhawatirkan kalau masyarakat tidak betul-betul menerapkan protokol kesehatan, maka kita akan masuk ke dalam situasi di mana banyak orang yang akan positif,” katanya.
Dia mengakui pihaknya dilematis menanggapi kemungkinan dibuka kembalinya aktivitas publik dengan protokol kesehatan. Sebab, di satu sisi, kebijakan itu diambil oleh pemerintah pusat. Sementara di satu sisi lain, belum tentu semua masyarakat menerapkan hal itu.
Menurut Tiniap, di beberapa kabupaten di Papua Barat sudah ada evaluasi terkait penerapan protokol kesehatan dan diketahui sebagian masyarakat belum patuh pada protokol kesehatan.
“Dan ini sebenarnya suatu ancaman serius untuk kita sendiri, untuk masyarakat kita yang tidak patuh ini, dengan OTG yang semakin meningkat. Mungkin saat ini baru delapan kabupaten, mungkin minggu depan sudah ada tambahan beberapa kabupaten lagi yang bisa melaporkan kasus positif, dan OTG juga dengan sendirinya akan meningkat,” sebutnya.
Tiniap mencontohkan Kabupaten Teluk Wondama yang melaporkan adanya orang tanpa gejala (OTG) sebanyak 38 orang. OTG itu merupakan hasil contact tracing dengan tiga kasus positif yang dilaporkan sebelumnya.
“Jadi kalau misalnya ada kabupaten lain lagi atau misalnya kabupaten yang sudah melaporkan setiap kasus baru berarti ada contact tracing yang baru, ada tambahan OTG lagi. Jadi ini yang perlu kita seriusi betul karena di satu sisi ada kebijkan pusat yang seperti mau melonggarkan kembali, membolehkan kembali aktivitas, tapi tanpa kita siap baik-baik, berarti itu akan menjadi ancaman serius,” tandasnya. (SM7)
