MANOKWARI – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMI Pusat, Sudirman Said, melantik pengurus PMI Provinsi Papua Barat masa bhakti 2020-2025 di Swiss-Belhotel Manokwari, Rabu (8/9/2021). Pada kesempatan itu, Sudirman menitipkan dua hal dari pengurus PMI Pusat kepada pengurus PMI Papua Barat.
Dua hal yang dititipkan pengurus PMI Pusat kepada PMI Papua Barat, menurut Sudirman, yakni kaderisasi dan akuntabilitas.
Kaderisasi, kata Sudirman, adalah kunci. PMI, katanya, bergerak karena kerelawanan, namun dalam beberapa tahun terakhir tertinggal karena Covid-19. Untuk itu, pengurus PMI Papua Barat diingatkan untuk mulai menggali kembali kegiatan-kegiatan pengkaderan.
“Kader kita datang mulai dari PMR terus sampai kerelawanan dewasa. Karena itu, titip untuk mulai kembali memperkuat upaya-upaya kaderisasi,” ujarnya.
Titipan kedua, lanjut Sudirman, Ketua Umum PMI Pusat di mana-mana selalu menyampaikan bahwa Palang Merah ibarat di tengah-tengah, antara “tangan di atas” dan “tangan di bawah”.
“Kita bergerak karena ada penyumbang, donator, para relawan. Itu tangan di atas mereka kita menerimanya. Tapi juga kita bergerak membantu masyarakat atas nama para donator, pendonor, itu dengan tangah di bawah menerima bantuan dari masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Sudirman, PMI akan bergerak jika ada kepercayaan publik. Ketua Umum PMI Pusat, lanjutnya, juga sering mengingatkan agar aspek akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban menjadi hal yang diutamakan.
“Karena ada project-project, program-program yang kemudian kita tidak pertanggungjawabkan karena apalagi makin hari dunia makin transparan kita dilihat dengan teropong baik media-media sosial maupun media-media konvensional,” tukasnya.
Ketua PMI Provinsi Papua Barat, Nataniel Mandacan, mengatakan pengurus PMI Papua Barat dalam melaksanakan tugas dari waktu ke waktu selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kinerja, dan selalu menjunjung profesionalitas dalam memberikan pelayanan masyarakat, utamanya bagi masyarakat paling rentan.
“Kami sebagai mitra pemerintah yang strategis dan saling memberi manfaat bagi sektor koorporasi dan perorangan serta merupakan salah satu aset bangsa dan negara yang perlu dijaga dan dikelola secara profesional, amanah, netral, dan mandiri dengan mengedepankan tujuh prinsip PMI yaitu kemanusiaan, kesabaran, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan,” ujarnya.
Menurut Nataniel, PMI Papua Barat bersama Pemprov Papua Barat maupun pemerintah kabupaten/kota berupaya bersinergi, berkolaborasi, selain saling mengisi, bekerja sama, dan bahu membahu untuk melaksanakan kegiatan kepalangmerahan, pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, pertolongan pertama, layanan ambulans, donor darah, maupun penyiapan sumber daya sukarelawan yang handal dalam menunjang kegiatan-kegiatan PMI di lapangan dan kegiatan lain dalam upaya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Era globalisasi saat ini, lanjut Nataniel, telah mempengaruhi perubahan di segala aspek kehidupan secara signifikan, tak terkecuali juga bagi PMI khususnya di Papua Barat. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, segalanya menjadi cepat dapat diakses publik, sehingga menuntut PMI saat ini pada setiap gerakan kemanusiaan untuk siap mengikutsertakan relawan muda sebagai investasi kemanusiaan agar berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan yang memahami secara cepat dan dapat melakukan tugas secara cepat sesuai tuntutan kemanusiaan di lapangan.
“Momentum pelantikan ini juga diharapkan oleh kami dan seluruh masyarakat agar terjalin kerja sama yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang ada di provinsi ini,” pungkasnya. (SM7)
