MANOKWARI – Manokwari menjadi kabupaten pertama di Papua Barat yang membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Hal itu membuktikan komitmen Bupati Hermus Indou membangun Kabupaten Manokwari.
SK terkait pembentukan TP2DD Kabupaten Manokwari diserahkan Bupati Manokwari, Hermus Indou kepada Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Rut W. Eka Trisilowati di ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, Rabu (10/3/2021).
Setelah menerima SK TP2DD dari Bupati Hermus, Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Rut W. Eka Trisilowati, memberikan apresiasi kepada Bupati Hermus. Menurut dia, penyerahan SK tersebbut sebagai bukti komitmen Bupati Hermus dalam membangun Kabupaten Manokwari.
“Dan Kabupaten Manokwari merupakan kabupaten pertama yang luncurkan TP2DD. Ini perlu dicatat,” sebut Rut.
Menurutnya, komitmen Bupati Hermus dalam mendorong percepatan transaksi digital di Kabupaten Manokwari patut diapresiasi. Sebab saat ini sudah ada pergeseran transaksi analog ke transaksi digital.
“Pertemuan konvensional dikurangi dan ke depan transaksi digital ditingkatkan,” sebutnya.
BI, katanya, memahami bahwa ekosisttem dan infrastruktur belum 100 persen mendukung. Namun dengan adanya TP2DD, BI akan ikut membantu melakukan check list mana yang perlu didorong dan ditingkatkan. BI juga akan membantu dalam peninngkatan capacity building dan literasi.
“BI ucapkan terima kasih karena Manokwari menjadi role model bagi kabupaten/kota lain di Provinsi Papua Barat,” tukasnya.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, berharap dengan kehadiran TP2DD pengelolaan keuangan daerah lebih efektif dan efisien serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan dengan transaksi yang lebih cepat. Selain itu, dapat menghindari kebocoran anggaran dan penggunaan uang digital dipercepat.
Mmenurutnya, kehadiran TP2DD dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang modern. Salah satu aspek pemerintahan dan masyarakat yang modern adalah mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi telekomunikasi untuk kebutuhan transaksi dan pengelolaan keuangan.
Perkembangan digital, lanjut Hermus, menuntut setiap orang untuk bersahabat dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Jika tidak, maka akan tergilas oleh perkembangan zaman.
“Tantangan kita adalah infrastruktur telekomunikasi yang masih terbatas. Tapi dengan sinergitas antara pemrintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar daerah yang belum terjangkau infrastruktur bisa dibangun,” ungkapnya.
Tantangan lainnya, kata dia, yakni pemahaman dan kesadaran masyyarakat. Untuk itu, Hermus meminta agar masyyarakat terus diadvokasi agar bisa beradaptasi dengann perubahan tersebut
“Saya berharap semua perangkat daerah yang terlibat di dalam tim ini untuk melihat tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas tersebut. Tantangannya mmasyarakat masih melaksanakan segala kegiatan ekonomi secara manual. Inilah yang menjadi perhatian dan perlu pemerintah melakukan advokasi bagi rakyat, terutama dengan memulai dari pemerintah daerah sendiri,” katanya. (SM7)
