Observasi Lapangan, KPK Apresiasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manokwari

Manokwari – Selain mendengarkan pemaparan Sekda Manokwari, drg. Henri Sembiring, mengenai pemenuhan enam indikator dan 19 komponen kabupaten percontohan antikorupsi, tim KPK juga melakukan observasi lapangan ke perangkat-perangkat daerah di kabupaten Manokwari, Rabu (10/9/2024).

Observasi lapangan merupakan bagian dari observasi secara menyeluruh yang dilakukan tim KPK RI melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat di kabupaten Manokwari sebagai salah satu calon kabupaten percontohan antikorupsi di Papua Barat.

Bacaan Lainnya

Salah satu perangkat daerah yang dikunjungi tim KPK dalam observasi lapangan adalah Dinas Sosial Kabupaten Manokwari.

Menurut Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Ferdy M. Lalenoh, Dinas Sosial merupakan salah satu perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di kabupaten Manokwari yang diobservasi KPK.

Menurutnya, observasi itu sangat baik karena bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di kabupaten Manokwari.

“Langkah ini diharapkan dapat mendorong kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di kabupaten Manokwari,” katanya.

Lalenoh mengatakan, Dinas Sosial mendukung terwujudnya Manokwari sebagai kabupaten percontohan antikorupsi sesuai komitmen Bupati Manokwari, Hermus Indou, yakni kabupaten Manokwari harus bebas dari korupsi.

“Oleh sebab itu, Dinas Sosial terus berkomitmen untuk meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran juga layanan publik yang baik, cepat, dan tepat,” ungkapnya.

Lalenoh menambahkan, dalam observasi itu tim KPK tidak memberikan catatan atau koreksi. Dinas Sosial malah mendapat apresiasi atas capaian dan kinerja yang dilakukan selama ini.

Baca Juga:  Cegah Virus Corona, THM dan Panti Pijat di Manokwari Ditutup 14 Hari

“Kami harapkan hal ini dapat mendukung terwujudnya Manokwari sebagai kabupaten percontohan antikorupsi yang digagas oleh KPK RI,” pungkas Lalenoh.

Sebelumnya, Plt Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Fries Mount Wongso, mengatakan observasi lapangan dilakukan untuk melihat potensi atau kelebihan kabupaten Manokwari. (SM7)

Pos terkait