MANOKWARI – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Sigit yang diwakili Kepala Intelijen Keamanan Polri (Kabaintelkam) Komjen Pol Paulus Waterpau, menyetujui adanya penambahan kuota penerimaan Bintara dan TNI bagi anak-anak Papua.
Panglima Hadi menjelaskan, terkait dengan rekrutmen yang dilaksanakan di Papua, sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) di setiap markas besar yang ada, kuota penambahan bisa dilakukan dengan jumlah sesuai kebutuhan dan di masukkan ke dalam program kerja.
“Jadi untuk penambahan kuota, bisa dilakukan di setiap markas besar masing-masing, berapapun yang dibutuhkan dan dimasukkan ke dalam renstra untuk dijadikan sebagai program kerja,” Ungkap Panglima Hadi, saat melakukan tatap muka antara Panglima TNI, Kapolri dan Tokoh agama di Papua Barat dan Papua melalui video confrence, di Auditorium PKK Arfai, Sabtu (4/4/2021).
Bahkan, kata Hadi, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak perlu mengeluarkan anggaran melalui dana Otonomi Khusus (Otsus), pasalnya semua biaya ditanggung pemerintah mulai masa pendidikan, melaksanakan dinas hingga pensiun.
“Tidak perlu Pemda mengeluarkan dana Otsus lagi, karena semua telah ditanggung pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu mewakili Kapolri, Kabaintelkam Polri, Paulus Waterpau mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, memberikan atensi khusus bagi afirmatif keberpihakan kepada anak-anak asli Papua, dimanah penerimaan Bintara 2021, kuotanya telah terstruktur, namun upaya sinergi dan komunikasi yang dibangun Pemda melalui gubernur Papua dan Papua Barat, akhirnya kuota ditambahkan.
“Jadi untuk kuota penerimaan Bintara 2021, telah disepakati dengan kedua gubernur, Papua dan Papua Barat yaitu 2000 untuk Papua dan 1500 untuk Papua Barat,” tutur Waterpau.
Penjelasan dari Panglima TNI maupun Kabaintelkam Polri, menjawab usulan yang disampaikan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang meminta penambahan kuota bagi penerimaan Bintara TNI di Papua Barat.
“Kami berharap ada penambahan kuota penerimaan Bintara TNI dan Polri di Papua Barat,” ucapnya.
Lanjut Dominggus, usulan penambahan kuota Bintara TNI dan Polri, selain menambah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk percepatan pembangunan baik di Papua maupun Papua Barat.
“Upaya kami bertujuan untuk percepatan pembangunan, baik di Papua maupun Papua Barat,” tandasnya. (SM13)
