MANOKWARI – Menanggapi pernyataan KNPI Papua Barat terkait pelantikan Ketua KNPI Manokwari sampai saat ini belum dilakukan karena terkendala bantuan biaya dalam persiapan pelantikan, ditanggapi Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan.
Menurut Bupati, seharusnya KNPI Papua Barat sebagai organisasi mengirim surat resmi ke Pemda Manokwari. Bukan hanya menyampaikan secara lisan.
“Apakah ada AD/RT KNPI yang menyebutkan Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bantuan biaya pelantikan pengurus KNPI Kabupaten?. Jangan hanya bicara, KNPI kan institusi resmi seharusnya menyurat dari KNPI Papua Barat ke Pemkab Manokwari, ini tanggung jawab KNPI Papua Barat,” terang Bupati, Jumat (16/8).
Ia juga menyinggung bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar Rp 5 Milyar.
“Seharusnya bantuan Rp 5 Milyar tersebut digunakan untk konsilidasi ke struktur KNPI tingkat Kabupaten/Kota dulu, baru buat kegiatan yang lain seperti Island Cup. Jangan buat kegiatan lain namun struktur KNPI diabaikan,” ucap Bupati Demas.
Bupati berpesan agar tidak mencari alasan pelantikan sebagai tanggung jawab kepala daerah setempat.
Dirinya juga mempertanyakan KNPI Papua Barat adakah pernah mengirim surat ke Pemkab Manokwari. Jika, pernah, silahkan ditunjukan tanggal dan waktu pengiriman surat tersebut.
“Ada kah surat dari KNPI Papua Barat yang dikirim buat Pemerintah Kabupaten Manokwari? Kalau ada surat, tunjukan nomor dan tanggal surat tersebut,” tanya Bupati.
“Soal bantuan Hibah Pemda Manokwari kepada KNPI Kabupaten Manokwari akan diberikan setelah resmi pelantikan, selagi pengurus belum dilantik Pemda tidak bisa memberikan bantuan hibah, jadi KNPI Papua Barat harus pahami itu,” tandas Bupati. (SM1)
