MANOKWARI – Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibidang Keluarga Berencana KB Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Papua Barat Tahun 2021 sangat rendah dibanding 8 Provinsi lain di Indonesia.
“Penyerapan DAK di bidang KB baik fisik maupun DAK BOKB,” beber Kepala BKKBN Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, di hadapan peserta pelatihan teknis sistem informasi keluarga atau New SIGA, Rabu (23/03/2022).
Hal ini merupakan hasil Evaluasi dari Pemerintah Pusat terkait dengan pengelolaan Dana Alokasi khusus di Papua Barat.
“Kita di Papua Barat memang penyerapannya sangat rendah,” katanya.
Melalui hasil evaluasi tersebut ia berharap di Tahun 2022 penyerapan DAK tidak lagi seperti Tahun sebelumnya dan dia meminta agar pihak yang menangani langsung hal ini agar menjadikan evaluasi ini sebagai perhatian serius.
“Kedepan telah dialokasikan dana pendamping KB melalui Dana BOKB. Kalau tidak turun di triwulan pertama kita akan alami kendala,” katanya sembari menyebut apalagi jika mereka (Pendamping) telah bekerja namun dananya belum cair akan menjadi perhatian bersama.
Philmona menyebut akan menyurati Bupati dan Walikota menindak lanjuti hasil Monev atau evaluasi yang sudah di sampaikan
“Saya berharap kita rutin menyampaikan laporan begitu juga bisa menyerap Anggaran,” tandasnya. (SM)
