KOTA SORONG, PBD – Aktivis dan sopir truk se-Papua Barat Daya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya, Jalan Pendidikan Kilometer 8, Kota Sorong, Senin (26/1/2026). Aksi yang melibatkan puluhan mobil truk dan ratusan peserta bertujuan untuk menyoroti dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diduga marak terjadi di wilayah Sorong.
Massa berkumpul sejak pukul 08.00 WIT di Jalan Basuki Rahmat Kilometer 8 sebelum tiba di lokasi aksi sekitar pukul 10.20 WIT. Mereka menduga adanya penyaluran BBM yang tidak wajar dan penimbunan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang diduga melibatkan oknum pegawai SPBU.
Dalam aksi yang berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian, peserta memasang spanduk tuntutan di truk dan mengenakan pita merah sebagai simbol perlawanan. Orator aksi, Manaf Rumodar, menyatakan bahwa aksi ini dilatarbelakangi keresahan karena sulitnya memperoleh BBM bersubsidi.
“Mafia BBM ilegal sengaja dibiarkan, padahal telah terjadi secara terang-terangan,” tegas Manaf.
Ia mengklaim memiliki data terkait dugaan keterlibatan oknum aparat, termasuk kepolisian, TNI, dan pejabat tertentu, serta mengancam akan gelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak direspons.
Menurut Manaf, sopir truk dan pengguna kendaraan jenis hilux seringkali harus mengantre berhari-hari bahkan tidur di dalam kendaraan hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Anggota DPRP Papua Barat Daya Fraksi Otsus, Robert George Yulius Wanma, menemui langsung massa aksi. Sementara itu, Kabag Ops Polresta Sorong Kota, Kompol H. Andi Muhammad Nurul Yaqin, menyampaikan bahwa pihaknya menyiagakan 120 personel dari Polresta Sorong Kota, Polsek terkait, dan dibantu Polda Papua Barat Daya untuk mengamankan aksi di dua titik utama, yaitu Kantor DPRP dan Fuel Terminal PT Pertamina Sorong.
“Kami berharap aksi berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” ujarnya. (SM)
