MANOKWARI, – Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Manokwari menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program kerja tahun 2022. Rapat yang dihadiri ketua I-IV, pimpinan kelompok kerja (Pokja) dan anggota, serta ketua TP PKK distrik dan kelurahan dilaksanakan di gedung PWKI Papua Barat, Rabu (28/09/2022).
Ketua TP PKK Kabupaten Manokwari, Febelina Indou, mengatakan, saat ini sudah menjelang akhir tahun 2022, di mana akan diilaksanakan perubahan APBD. Selain itu, ada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Pemkab Manokwari, sehingga perlu dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi.
Situasi dan kondisi dimaksud, di antaranya adanya refocusing anggaran. Hal itu berdampak pada pengurangan anggaran pada perangkat daerah dan mitra kerja pemerintah daerah, termasuk TP PKK.
Rapat tersebut, menurut Febelina, juga untuk menyusun program kerja yang diusulkan di Tahun Anggaran 2023. TP PKK, lanjutnya, juga mendapat bantuan hibah dari APBD Kabupaten Manokwari, sehingga perlu juga dipertanggungjawabkan.
“Kepercayaan pemerintah melalui dana hibah sudah kita realisasikan. Meskipun belum sepenuhnya sesuai harapan, tapi sejumlah kegiatan telah dilaksanakan,” ujarnya.
Febelina mengatakan, rapat dimaksudkan agar program yang diusulkan tidak simpang siur.
“Kita evaluasi apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang belum. Di evaluasi ini apa yang kurang kita benahi dan yang sudah baik dan berjalan kita tingkatkan. Di sini kita akan sepakati program kerja untuk dilaksanakan tahun 2023,” tegasnya.
Febelina menegaskan, meski masih ada kekurangan-kekurangan di tahun 2022. Namun, sejumlah kegiatan yang sudah dilaksanakan menjadi pijakan untuk melanngkah ke depan.
Febelina menambahkan, sebelum pelaksanaan rapat koordinasi evaluasi, dirinya sudah melaporkannya kepada Bupati Manokwari. Dan Bupati Manokwari, lanjut Febelina, berpesan agar program yang diusulkan adalah program yang mendukung program penurunan stunting, serta program yang pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi keluarga.
“Dua program yaitu penurunan stunting serta pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi keluarga adalah program prioritas dari pusat ke daerah. Karena itu, dalam pembahasan kita akan sepakati program-program yang mendukung dua program tersebut,” tandas Febelina. (SM7)
