MANOKWARI, – Bawaslu Kabupaten Manokwari akan memperketat pengawasan pada tahapan kampanye Pemilu 2023. Pengawasan dilakukan untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas, berkualitas, dan bermartabat.
Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, Yustinus Maturan, mengatakan, sesuai arahan Ketua Bawaslu Papua Barat, dalam tahapan kampanye Bawaslu akan meperketat pengawasan untuk memastikan netralitas anggota TNI-Polri dan ASN, serta peserta Pemilu berkampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jadi untuk pengawasan itu sudah ada titik-titik atau daerah-daerah yang sudah dipetakan oleh Bawaslu Manokwari untuk diawasi lebih maksimal supaya jangan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Jadi yang diutamakan sisi pencegahan,” kata Maturan usai mengikuti apel siaga patroli pengawasan tahapan kampanye di Bawaslu Papua Barat, Senin (20/11/2023).
Maturan mengatakan Bawaslu memiliki tiga tugas yakni melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Dalam apel siaga itu pun sudah diingatkan agar Bawaslu memperkuat semua tugasnya.
“Jadi semua aspek kita perkuat melalui kolaborasi dengan semua pihak karena Pemilu bukan tanggung jawab Bawaslu saja tapi semua unsur dan stakeholders untuk sama-sama mewujudkan Pemilu yang aman, damai, dan sejuk, berintegritas, berkualitas, dan bermartabat,” tegasnya.
Bawaslu Kabupaten Manokwari, lanjut Maturan, juga akan melakukan pengawasan secara optimal untuk menekan terjadinya politisasi SARA. Dengan demikian, diharapkan Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan harapan.
“Kita Manokwari untuk politisasi SARA 1,88 persen. Yang paling sering terjadi adalah intimidasi di lapangan. Itlni menjadi catatan bagi Bawaslu Kabupaten Manokwari untuk ke depan bisa melakukan pengawasan dengan baik supaya politisasi SARA, yang paling tinggi di Manokwari adalah aspek kesukuan, bisa ditekan dan kalau bisa ditiadakan. Dengan demikian Pemilu bisa berjalan sesuai dengan harapan dan politisasi SARA tidak menjadi sesuatu yang mengancam proses demokrasi di Manokwari dan Papua Barat,” tandas Maturan. (SM7
