MANOKWARI – Aparat kampung dari 25 kampung di Distrik Warmare telah melengkapai data untuk didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sedangkan enam kampung lain harus mmelengkapi data.
Kepala Distrik Warmare, Aswandi, mengatakan pihaknya masih merekap data-data aparat kampung sebelum diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPKM) untuk diteruskan ke BPJS Kesehatan Cabang Manokwari agar didaftarkan sebagai peserta JKN.
Dari hasil rekapan sementara, kata Aswandi, aparat kampung dari 25 kampung sudah lengkap data-datanya.
“25 kampung yang datanya sudah lengkap, sedangkan yang enam kampung masih kurang Kartu Keluarga (KK),” ujar Aswandi.
Saat ini, lanjut Aswandi, pihaknya belum kirim semua data aparat kampung tersebut ke DPMK karena masih menunggu KK aparat kampung yang belum menyerahkannya.
“Kendalanya karena itu saja, aparat kampung ada yang belum serahkan KK. Kalau data sudah lengkap kita langsung kirim ke DPMK untuk diproses lebih lanjut,” katanya.
Aswandi berharap para aparat kampung yang belum menyerahkan KK untuk segera diserahkan agar proses pendaftaran secepatnya dilakukan.
Sebelumnya, Kepala DPMK Kabupaten Manokwari, Jeffry Sahuburua, mengatakan di tahun 2022 ini pihaknya akan menganggarkan dana untuk mendaftarkan semua aparat kampung di Kabupaten Manokwari menjadi peserta program JKN.
“Ini kita sudah anggarkan untuk 164 kampung dari ADK senilai Rp481,536 juta. Jadi di 2022 aparat kampung se-Kabupaten Manokwari akan kita daftarkan,” sebutnya.
Untuk pendaftaran itu, lanjut Sahuburua, pihaknya telah bersurat ke semua kampung untuk menyampaikan data aparat kampung yang dilampirkan dengan data anggota keluarga.
“Jadi tahun ini kita daftarkan semua, namun kita menunggu data yang dari kampung supaya kita kroscek data. Tapi masih ada yang belum masukkan. Dalam rapat saya sudah sampaikan melalui pendamping kampung untuk segera sampaikan ke kampung agar masukkan data itu dilampirkan dengan mereka punya data keluarga, sehingga bisa didaftarkan dari aparat kampung itu istri atau suami dan tiga orang anak,” katanya.
Untuk proses pembayarannya, tambah Sahuburua, akan dibayar secara kolektif.
“Nanti kita langsung kolektif 164 kampung kita bikin SPM-nya sekaligus untuk kasih masuk ke rekening. Jadi tidak ada dari aparat kampung yang setor masing-masing,” pungkasnya. (SM7)
