MANOKWARI – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua Barat menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI), Selasa (22/03/2022).
Sesuai peraturan Presiden nomor 72/2021, BKKBN diberi amanah oleh Presiden RI Joko Widodo, diharapkan dengan adanya sosialisasi RAN PASTI, bisa memberikan penjelasan secara komprehensif kepada para pemangku kepentingan mengenai mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Sosialisasi ini dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat, Bappeda, TP PKK , Dinas Kesehatan Papua Barat serta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten/Kota secara virtual.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani saat diwawancari disela-sela Sosialisasi mengatakan arahan Presiden kepada seluruh daerah agar tahun 2024 angka stunting bisa menyentuh 14 persen.
“Untuk Papua Barat, angka stunting berada diangka 26,2 persen sehingga kita akan tunjukkan keseriusan untuk mengambil langkah bersama dalam percepatan penurunan stunting. Setelah kegiatan ini kita harapkan koordinasi lagi diinternal provinsi, kabupaten dan kota bersama merumuskan langkah yang diambil sehingga ada kesepahaman dan keseragaman serta langkah yang terukur dan sistematis untuk penurunan stunting,” tutur Wagub.
Untuk percepatan penurunan stunting, Lakotani mengatakan awal bulan depan akan didakan rapat kerja dengan kabupaten/kota atau OPD yang menangani KB.
TARGET 14 PERSEN SULIT DICAPAI
Terkait target yang diberikan yakni 14 persen pada tahun 2024, Wakil Gubernur mengakui akan sulit dicapai.
“Saat ini kita 26, 2 persen untuk angka stunting untuk target 14 persen agak sulit dicapai, paling bisa 18 persen,” bebernya.
Kata Wagub, dalam penyusunan RPJMD 2021-2026 isu stunting sudah dimasukan. Ia menambahkan saat evaluasi APBD Kabupaten/Kota dirinya akan meminta perhatian Bappeda, BPKD dan inspektorat agar kegiatan stunting dapat tercover.
Sementara itu, Kepala BKKBN Papua Barat, Philmona Yarollo, mengatakan program stunting merupakan program prioritas nasional dan adanya target yang diberikan sehingga ada beberapa langkah yang akan dilakukan salah satunya sosialisasi RUN PASTI.
“Kita telah bentuk tim percepatan penurunan stunting dan menyusun drafnya dengan berkolaborasi dengan Bappeda, Dinas kesehatan. drafnya sementara sedang di proses,” katanya.
“Untuk Kabupaten/kota sudah kita kirimkan drafnya. Harapannya Kabupaten/Kota membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting karena timnya terlibat dari semua lintas sektor baik pemerintah daerah, mitra. Kita harapkan kerja sama dan sinergitas program untuk dapat penanganan penurunan stunting di Papua Barat,” tambahnya.
Philoma berharap, dengan sosialisasi yang dilakukan yang diikuti oleh TPPS dimana Bupati dan walikota juga dijadikan sebagai peserta mendapatkan perhatian terutama komitmen bagi Kabupaten/Kota yang mempunyai angka stunting tinggi dapat mempunyai program strategis yang tepat sasaran agar angka stunting dapat turun. (SM)
