Dialog Visi Pariwisata Berkelanjutan Raja Ampat, Stakeholder dan Pemerintah Telaah Bersama Fakta dan Harapan

Pariwisata Raja Ampat
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Ellen Risamasu ST, saat menyampaikan apresiasinya kepada para stakeholder pemerhati pariwisata Raja Ampat

WARSAMBIN, RAJA AMPAT – Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) dan Dinas Pariwisata bersama para stakeholder pemerhati wisata Raja Ampat berdialog dan duduk bersama dengan topik utama Visi Pariwisata Berkelanjutan Raja Ampat yang dilaksanakan di Jetty Mangrove Warsambin, Kamis (04/05/2023)

Topik yang telah kerap kali dibahas oleh Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Yayasan Konservasi Indonesia (YKI) bersama Stakeholder lainnya pasca geliat kembalinya pariwisata setelah Pandemi Covid19 ini, dijabarkan Manajer Program Pariwisata Dan Peningkatan Kapasitas Wilayah Papua Barat, Yayasan Konservasi Indonesia, Meidiarti Kasmidi, telah memberikan dampak bagi tiga hal di Raja Ampat, diantaranya adalah dampak terhadap lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya. Terlebih, hubungan kerjasama yang baik ini perlu dijaga dan dirawat agar dampak positif dari perkembangan pariwisata Raja Ampat, khususnya pertemuan-pertemuan seperti ini, agar terus melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang tajam untuk pembangunan pariwisata Raja Ampat berkelanjutan.

Bacaan Lainnya

“Forum-forum seperti ini telah sering kita lakukan, dulu kita sebutnya gelar senat, dimana kita duduk bersama, bersilaturahmi untuk membangun pariwisata Raja Ampat agar terus meningkat terus menjadi lebih baik,” ujar Meidy

Forum diskusi yang mengundang hampir seluruh stakeholder pemerhati pariwisata Raja Ampat ini, seperti diantaranya BLUD UPTD KKPD, SKW 1 Waisai BBKSDA Provinsi Papua Barat, KKPN Kupang Wilker Raja Ampat sebagai perwakilan instansi vertikal. Lalu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas KOMINFO, Bagian Hukum Setda Raja Ampat, Kepala Distrik Waigeo Timur, Kepala Distrik Batanta Utara, Kepala Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kepala Distrik Teluk Mayalibit. Juga dari NGO, seperti Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Yayasan Nazareth Papua (YNP), Fauna Flora International (FFI). Tentunya juga hadir perwakilan Asosiasi, seperti Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Cabang Raja Ampat, Asosiasi Speedboat Raja Ampat, Asosiasi Homestay Raja Ampat, ASPEK, Asosiasi Resort Raja Ampat dan Asosiasi Pemandu Wisata Geosite Raja Ampat.

Dalam dialog yang dilangsungkan selama kurang lebih 5 jam ini, berbagai isu-isu terkini dan fakta yang sering ditemui dilapangan perihal aktivitas wisata dipaparkan dan ditelaah bersama-bersama dalam kondisi setara, yakni sebagai pemangku dan pelaku.

Baca Juga: Anak Kabare Pertanyakan Keanggotaan MRP-PB Sebelumnya; Belum Rasakan Manfaat

Beberapa isu yang menjadi perhatian diantaranya One-gate Tourism yang menekankan pada kolaborasi setiap instansi pemerintah yang memiliki kewenangan, khususnya pada kawasan-kawasan konservasi di Raja Ampat. Isu pengelolaan sampah khususnya di spot wisata. Terdapat kecenderungan efek negatif budaya asing terhadap sosial budaya Raja Ampat dan etika orang timur Indonesia. Regulasi dan Aturan, khususnya Code of Conduct (CoC) atau tata cara dan daya tampung wisatawan dalam spot wisata dan kajian keruangan pariwisata Raja Ampat. Seluruh pembahasan ini kemudian dikumpulkan menjadi berita acara yang kemudian ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir.

Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat, Ellen Risamasu ST, dalam sambutan penutupnya, berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk merumuskan dan berdiskusi bersama dalam topik visi pariwisata berkelanjutan Raja Ampat. Ia berharap hal ini dapat terus dilakukan agar menjadi motivasi bersama untuk membangun pariwisata Raja Ampat lebih baik lagi.

“Dan secara khusus, menjadi motivasi bagi kami di Dinas Pariwisata untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan pariwisata Raja Ampat,” tutup Ellen Risamasu. (SM14)

Pos terkait