RAJA AMPAT – Kementerian Pariwisata melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Pemda Raja Ampat dan sejumlah stakeholder membahas Rencana Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat dan Pariwisata Berkualitas Tinggi fan Berkelanjutan / High Quality and Sustainable Tourism (HQST) di ruangan rapat Bupati Raja Ampat, Senin (13/10/2025).
Memulai paparan, Kepala Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, menjelaskan sebagaimana telah dikeluarkan kebijakan khusus untuk pengembangan pariwisata Raja Ampat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87 tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) 2024-2044, lalu juga Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Induk Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Raja Ampat kini menjadi fokus utama pengembangan Destinasi Wisata Prioritas yang harus dikembangkan dengan Key Tourism Area (KTA)-nya adalah Selat Dampier, Misool dan Ayau.
Lebih lanjut, Hariyanto menjelaskan konsep pengembangan Raja Ampat adalah Eco Spiritual Luxury Destination yang menitikberatkan pada pada daya tarik authentic, experience and uniqueness, atau pengalaman unik dan orisinal dalam konsep keberlanjutan. Sehingga ditekankan oleh Hariyanto, bahwa pariwisata Raja Ampat akan menjaga keasliannya sebagai Non-mass Tourism, atau bukan Pariwisata massal.
“Ini akan menjadi pilot project pertama di Indonesia, yang betul-betul menjadi fokus ibu menteri pariwisata. Terlebih Raja Ampat ini telah memiliki dua status dari UNESCO, yakni Geopark dan Cagar Biosfer. Ini merupakan nilai tambah yang semakin menjelaskan konsep Last Paradise on Earth,” jelas Hariyanto.
Lanjut Hariyanto, lokasi Kota Wisata yang akan mengambil tempat di Teluk Kabui ini akan memanfaatkan dukungan investor, bukan hanya APBN maupun APBD. Dan kehadiran Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sejumlah praktisi dan Akademisi serta pelaku usaha wisata dan tokoh masyarakat juga adat akan terus dilibatkan dalam proses pengembangan yang direncanakan selama 36 bulan kedepan atau 3 tahun.
“Dan nantinya pun dalam kurun waktu tersebut, akan ada evaluasi dan pemantauan langsung oleh para pimpinan lembaga tiap tahunnya untuk memastikan keterlibatan para pemangku kepentingan,” jelas Hariyanto.
Bupati Raja Ampat, Orideko I. Burdam mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata ini. Ia pun mengajak seluruh stakeholder yang hadir menggunakan kesempatan yang telah ada ini, bukan hanya melalui forum diskusi, namun terlibat langsung melalui dukungan kebijakan dua Perpres yang telah diberikan. Menurutnya, implementasi model pariwisata bertanggung jawab diperlukan serta model investasi berkualitas dan berkelanjutan harus dikuatkan melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola yang baik secara bersama-sama.
“Ini kesempatan kita bersama untuk mengembangkan sektor pariwisata Raja Ampat agar bisa lebih baik, sebagaimana yang saya sempat perhatikan di Labuan Bajo,” harap Bupati. (SM14)
