MANOKWARI – Kepala BKKBN Papua Barat, Philmona Maria Yarollo membuka kegiatan fasilitasi pendampingan penyusunan perencanaan program bangga kencana dalam dokumen perencanaan daerah tahun anggaran 2022 dan peningkatan kapasitas pelaksana program percepatan penurunan stunting bagi kader BKB Tahun Anggaran 2022, Rabu (23/03/2022).
Dalam sambutannya, Philoma mengatakan program bangga kencana tahun 2020-2024 memiliki sasaran strategis sekaligus menjadi tantangan bagi provinsi Papua Barat karena beberapa indicator kinerja utama masih dalam kategori kurang yakni meningkatnya prevalensi penggunaan kontrasepsi modern (mCPR) untuk mengatur kehamilan sehat adalah 28,80 persen, kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi sebesar 38,5 persen dimana posisi Papua Barat masih tinggi diatas rata-rata nasional indeks pembangunan keluarga Papua Barat tergolong berkembang yakni 52,21 persen, angka drop out yang masih tinggi yaitu 24,0 persen dari target nasional serta cakupan pembangunan metode kontrasepsi jangka panjang masih rendah yaitu 17,3 persen.
“Melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang sasaran program dan indicator kinerja yang perlu diakomodir dalam penyusunan RPJMD dan RKPD dan bisa saling memberikan masukan untuk menata pelaksana program dan kegiatan di daerah masing-masing, sehingga penduduk terus bertambah dalam keseimbangan antara kuantitas dan kualitas serta antara daya tampung dan daya dukung lingkungan, anak-anak yang dilahirkan memiliki kesehatan dan kecerdasan serta mampu menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin,” pesan Kepala BKKBN Papua Barat.
Philoma menyampaikan, salah satu isu yang juga menjadi sasaran prioritas pemerintah saat ini dalah tingginya prevalensi stunting di Indonesia termasuk Papua Barat.Menurut survei status gizi Indonesia 2021 meningkat menjadi 26,2 persen dari tahun 2019 (24 persen).
“Kita harus bekerja bersama untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 dan dalam sisa waktu efektif 2 tahun kita perlu bersama menggerakan seluruh potensi terutama pendamping keluarga, mitra di Kabupaten Kota untuk melakukan aksi konvergensi secara tepat sasaran sehingga permasalahan stunting dapat dicegah dan diturunkan,” tuturnya.
“Kegiatan pengasuhan 1000 HPK kehidupan menjadi salah satu kunci keberhasilan bila dana BOKB yang ada diarahkan untuk melakukan sosilaisasi dan edukasi serta pendampingan bagi remaja, catin, Ibu pasca salin, Ibu hamil, bayi usia 0-59 bulan agar dapat diedukasi untuk diberikan ASI tambah makan pendamping sesuai usia,” sambungnya.
Philmona menambahkan agar kader Poktan bina keluarga Balita (BKB) yang mengikuti kegiatan 1000 HPK dapat menambah pengetahuan sehingga menjadi bekal materi dalam memberikan informasi kepada ibu yang memiliki anak balita di kampung yang ada di kota/kabupaten masing-masing sehingga kasus stunting dapat diminimalisir sehingga tercapai anak balita yang sehat, cerdas dan berkualitas yang menjadi modal dasar pembangunan di Papua Barat. (SM)
