KOTA SORONG, PBD – Perkumpulan Asosiasi Kontraktor Orang Asli Papua menggelar aksi di depan kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Massa menyampaikan aspirasi mereka. Massa menginginkan agar pekerjaan yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP) dapat dinikmati secara adil dan ada regulasi yang baik, Kamis (12/2/2026).
Robby Wanma, anggota DPR PBD dari Jalur Otsus, yang turut hadir, menyampaikan ia akan menangani masalah ini dengan serius.
Ia menyebutkan akan ada upaya untuk mengeluarkan anggaran dan membuat regulasi agar kontraktor OAP mendapatkan jatah pekerjaan setiap tahun, seperti di Provinsi Papua.
“Saya tidak ingin anak-anak Papua terus terpuruk hanya karena uang sedikit. Mari kita saling percaya dan atur ini dengan baik,” katanya.
Sementara itu Thomas Baru sebagai Ketua Asosiasi menjelaskan tuntutan utama dari aksi ini adalah agar pekerjaan PEL tahun ini dapat diterima oleh OAP tanpa terkait dengan kewajiban tahun lalu, serta dibuatnya regulasi yang menetapkan standar dan jumlah jatah pekerjaan tahunan.
Ia juga memberikan batas waktu hingga hari Senin untuk mendapatkan informasi tentang pertemuan dengan Gubernur.
“Jika tidak ada kepastian, kami akan berkonsultasi dengan masyarakat lebih banyak,” tandasnya. (SM)
