MANOKWARI – Penanganan kasus Covid 19, masih menimbulkan berbagai persoalan ditengah masyarakat, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari melalui Wakil Ketua I Norman Tambunan, mengatakan jika persoalannya ada di anggaran, DPRD siap dukung pemerintah untuk laksanakan refocusing anggaran.
“Kalau persoalannya ada di anggaran, mari kita bahas bersama dan jika perlu lakukan refocusing, kami siap dukung pemerintah, demi selamatkan masyarakat dari ancaman covid 19,” Ungkap Norman Tambunan Senin (26/7/2021).
Persoalan anggaran Covid 19 disinggung Norman, pasalnya salah satu indikator kesiapan pemerintah terhadap penanganan covid 19, yaitu obat-obatan serta fasilitas kesehatan (Faskes) harus tersedia secara memadai, namun dari hasil Kunjungan Kerja yang di lakukan Norman di RSUD Manokwari, terdapat berbagai persoalan yang dapat menghambat pelayanan akan kebutuhan kesehatan masyarakat.
“Ketika saya datangi RSUD Manokwari, ternyata kebutuhan Oksigen, kurang, tenaga kesehatan terutama yang honorer, ada yang belum terbayarkan selama beberapa bulan, nah ini bisa menghambat kebutuhan kesehatan bagi masyarakat,” katanya.
Bahkan untuk Oksigen, sesuai pengakuan pihak RSUD, kebutuhan Oksigen sejak adanya Covid 19 meningkat menyebabkan terjadinya kekurangan oksigen, pasalnya sebelumnya, penggunaan oksigen sehari atau 24 jam, hanya 20 tabung, tetapi pasca adanya covid, membutuhkan 50 tabung dalam sehari.
“Inikan masalah nyawa orang, kalau masalah oksigen tidak secepatnya ditangani, siapa yang harus bertanggungjawab, makanya kalau permintaan pihak RSUD harus lakukan pengadaan unit yang menghasilkan 15 newton dengan kisaran oksigen yang dihasilkan perhari 50 tabung bahkan lebih, segera dilaksanakan, jangan ditunda-tunda,” katanya.
Selain itu, ruang isolasi bagi pasien covid yang memiliki dua ruangan, Faskes serta fasilitas lainya belum memadai sehingga perlu dilakukan penambahan ruangan.
Terkait dengan refocusing anggaran, jelas salah satu kader terbaik partai yang berlambang pohon beringin ini, anggaran pembangunan, yang cukup besar, jika perlu ditiadakan, demi keselamatan masyarakat, merupakan salah satu alternatif yang bisa dilaksanakan.
“Kalau anggaran hanya Rp23 miliar mana cukup, belum untuk penanganan masalah ekonomi, penjaringan sosial, jelas tidak cukup, makanya kita berencana melakukan panggilan terhadap Satgas Covid untuk bahas soal anggaran,” tandasnya. (SM13)
