MANOKWARI, – Roadmap reformasi birokrasi harus disusun oleh semua pemerintah daerah serta kementerian/lembaga. Roadmap berisikan rencana-rencana yang harus dilaksanakan setiap tahun. Untuk Kabupaten Manokwari, sudah ada roadmap reformasi birokrasi, tinggal ditetapkan.
“Namanya roadmap artinya dia akan menunjukkan apa yang harus dilakukan step by step setiap tahun oleh institusi yang bersangkutan dalam hal ini Kabupaten Manokwari dalam konteks melaksanakan reformasi birorasi,” kata Rahman Mardiansyah, tenaga ahli PT. Sinergi Visi Utama Consultant Yogyakarta, usai menjadi narasumber dalam penyusunan roadmap reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Manokwari, Kamis (28/07/2022).
Menurutnya, roadmap reformasi birokrasi tidak melulu bicara soal fisik tapi lebih pada komitmen dan mekanisme kerja.
“Misalnya di pelayanan publik, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Misalnya Kabupaten Manokwari sudah punya yang namanya standar pelayanan. Kalau sudah ada, kapan akan direview lagi. Termasuk misalnya sampai hari ini Kabupaten Manokwari belum punya mall pelayanan public,” katanya.
Menurutnya, Bupati Manokwari, Hermus Indou, telah menyampaikan akan berkolaborasi dengan Pemprov Papua Barat untuk menghadirkan mall pelayanan publik. Tidak hanya pembangunan mall pelayanan publik tapi juga bagaimana cara kerjanya.
“Di roadmap ini kita tidak cerita kapan fisik mall pelayanan publik dibangun, tapi ada tata kerjanya bagaimana, bagaimana menghubungkan misalnya instansi vertikal dan sebagainya. Jadi kalau pembangunan itu tidak ditunjang dengan komitmen, mekanisme kerja, apa yang mau dilayani, bagaimana caranya, percuma saja. Cuma akan bentuk bangunan saja. Ini gunanya roadmap, sehingga semua jelas,” katanya.
Selain itu, menurut dia, butuh dukungan anggaran. Namun tidak selalu butuh dukungan anggaran yang besar karena banyak akrivitas di roadmap reformasi birokrasi sebenarnya menjadi bagian dari tugas dan fungsi perangkat daerah.
“Jadi jangan mengatakan kita tidak bisa melaksanakan reformasi birokrasi karena tidak ada anggaran sama sekali. Itu jangan jadi alasan. Banyak hal bisa kiita lakukan karena dia jadi satu dengan kegiatan yang memang seharusnya dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi,” sebutnya.
Mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Manokwari, dia mengatakan, tidak berbicara mengenai nilai. Tapi bagaimana dengan delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi ada kemajuan yang dicapai.
“Yang kita mau ada upaya untuk lebih maju, ada upaya perbaikan berkelanjutan. Itu yang lebih penting,” katanya.
Soal roadmap reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Manokwari, dia mengatakan, sudah ada, tinggal ditetapkan. (SM7)
