MANOKWARI – Sejak 2002 hingga saat ini, Dana otonomi khusus (Otsus) yang digelontorkan ke Tanah Papua baik Papua dan Papua Barat sekitar Rp 105 triliun.
Dana yang diberikan sebesar itu diharapkan bisa mengangkat pendidikan dan kesejahteraan rakyat Papua. Namun, sayangnya jumlah triliun tersebut belum dinikmati secara penuh oleh masyarakat baik di Papua dan Papua Barat.
Belum dinikmatinya dana Otsus, sebut Agus Sumule salah satu dosen Universitas Papua (Unipa), karena masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua, jauh dari rata-rata nasional.
“IPM Papua terendah di Indosesia sesudah hampir 20 tahun penggunaan Otsus. IPM itu komponennya seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang bagian dari kemampuan untuk belanja. Jika sejahtera maka mampu belanja. Jadi, dana Otsus itu belum menjawab kesejahteraan masyarakat asli papua. Sekali lagi belum bukan tidak,” bebernya, Jumat (22/11).
Ia menjelaskan total dana yang diberikan sejak tahun 2002 sampai 2018, sebesar Rp 105 triliun yang berasal dari 2 persen dana nasional, infrastruktur dan dana bagi hasil migas.
“Kalau digabungkan semua itu diluar DAU yang dialokasikan dari Pusat, khusus Dana Otsus ini sebesar Rp 105 trliun,” terangnya.
Dana Otsus ini, kata Dekan Faperta Unipa Manokwari ini akan terus bertambah.
Terkait keberlanjutan dana otsus, dirinya menyampaikan semua itu tergantung tujuan utama dari kehadiran dana Otsus.
Agus mengibaratkan kehadiran dana otsus ini seperti sisi mata uang yang sama, di sisi satu tentang integritas NKRI di sisi lain tentang kesejahteraan.
“Kalau sejahtera maka sisi mata uang satu bisa dipertahankan. Tapi kalau tidak sejahtera maka ancaman terhadap sisi yang satunya akan lebih besar,” ulasnya.
“Hari ini kita belum bisa mengatakan sudah sejahtera, karena menurut saya sangat jauh dari kata sejahtera, padahal jumlah Rp 105 triliun itu jumlah uang yang besar. Jika memang dilanjutkan, karena apa?. Jika dilanjutkan apakah bisa pastikan dana itu bisa digunakan dengan baik atau tidak. Ini yang perlu diperhatikan,” tandasnya. (SM)
