MANOKWARI – Pemerintah tengah menggelontorkan sejumlah program untuk pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. TNI dan Polri akan mengawal setiap program pemerintah tersebut.
“Tadi Pak Gub sampaikan bahwa kebijakan-kebijakan telah dilakukan pemerintah pusat mulai dari memperbaiki peruntukan dana Otsus karena ini memang diharapkan langsung menyentuh masyarakat khususnya terkait program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tentunya program-program pembangunan infrastruktur yang saat ini terus dilakukan,” ujar Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Di sisi lain, kata Kapolri, untuk mempercepat pemekaran diambil keputusan untuk melakukan pemekaran daerah otonomi baru. Program pemerintah ini semata-mata bentuk kecintaan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat.
“Oleh karena itu, tidak ada kata lain bahwa program-program yang digelontorkan untuk mendukung kesejahteraan, untuk mendukung pembangunan Papua Barat harus terus berjalan, dan tugas TNI-Polri untuk mengawal dan menjaga itu semua agar bisa berjalan,” tegas Kapolri.
Menurut Kapolri, semua program dan kebijakan strategis di tahun 2023 harus dikawal agar betul-betul berjalan.
“Di antaranya pengembangan kawasan strategis, pembangunan daerah pariwisata, hilirisasi industri di Papua Barat yang diharapkan membuka lapangan kerja dan memerlukan peningkatan kualitas SDM. Kegiatan-kegiatan peningkatan kampung tertinggal,” ujarnya.
Selain itu, tambah Kapolri, ada program pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mewujudkan Indonesia sentris.
“Saat ini 53 persen investasi sudah berada di luar Jawa. Harapan kita ke depan Papua dan Papua Barat menjadi salah satu provinsi yang paling unggul dalam kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini tekad pemerintah yang mau tidak mau harus kita kawal,” sebut Kapolri. (SM)
