MANOKWARI, – Dewan Pimpinan Daerah Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur (DPD KP2IT) Papua Barat melakukan aksi demo di kantor Bawaslu Papua Barat, Senin (10/07/2023).
Dalam aksi demo mereka memberikan pernyataan sikapnya meminta KPU dan Bawaslu menindak tegas jika ada oknum yang melanggar PKPU Nomor 10 Tahun 2023.
DPD KP2IT juga meminta KPU dan Bawaslu Barat untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024 karena ada pernyataan publik yang merupakan ASN yang memberikan dukungan kepada salah satu pejabat, di mana ada dugaan kuat jika dibiarkan akan berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan dengan memberikan dukungan kepada calon tertentu.
“Untuk itu, KPU dan Bawaslu harus memberikan teguran kepada oknum pejabat tersebut,” dalam pernyataan sikap yang dibacakan Darwin, koordinator aksi.
“Kami meminta jangan sampai ada oknum yang menggunakan fasilitas negara, APBD dan APBN untuk pemilihan mereka di tahun 2024,” tegas salah satu pemuda dalam orasinya.
Mereka juga mengancam jika aksi mereka tidak ditanggapi maka aksi yang lebih besar akan dilakukan.
Bawaslu Papua Barat akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pernyataan sikap.
Agustinus Simson Naa, Koordinator Divisi, Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, mengatakan menghadapi Pemilu 2024 ada masyarakat yang proaktif melakukan pengawasan partisipatif.
“Ada hal-hal yang mereka temukan di lapangan dan tidak sesuai aturan yang berlaku. Atas dasar itu mereka menyampaikan pernyataan sikap kepada kami,” katanya.
Dia menilai pernyataan sikap tersebut positif bagi Bawaslu.
“Itu hal yang positif, hal yang baik bagi kami Bawasalu. Berdasarkan itu akan kami tindak lanjuti,” tukasnya. (SM)
