RAJA AMPAT, WAISAI – Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) percepatan penyusunan evaluasi jabatan PNS di wilayah provinsi Papua Barat, Rabu (2/6/2021).
Dalam penyampaiannya, Direktur Kompensasi ASN BKN, Dr. Janry H.U.P Simanungkalit menjelaskan Bimtek ini bagian dari program prioritas nasional dalam bidang evaluasi jabatan perangkat daerah dengan bersinergi antara BKN, BAPPENAS, dan KemenpanRB serta instansi pemerintah kabupaten/kota diwilayah Provinsi Papua Barat, dimana kali ini diberikan kepada 3 Pemda, yakni Raja Ampat sebagai tuan rumah, Kaimana dan Tambrauw, dengan pertimbangan mampu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kamus Kelas Jabatan (SIKEJAB) dalam instansi masing-masing.
“Bimtek ini juga akan memberikan pemahaman tentang terobosan-terobosan dalam hal evaluasi jabatan, bukan hanya cara konvensional, tapi juga menggunakan aplikasi karena melibatkan sistem evaluasi kepegawaian, yang kami beri nama SIKEJAB,” jelas Direktur.
Lanjutnya, selama 2 hari kedepan peserta pun bukan hanya menyusun program tapi melangkah lebih progresif dengan memiliki urgensi bukan hanya pertimbangan nilai kompensasi atau tunjangan, tapi juga evaluasi dalam lingkup luas untuk penataan pegawai sistem kepangkatan yaitu bukan lagi berbasis orang, tapi berbasis jabatan.
“Dan target utama berikutnya yaitu memperdalam esensi evaluasi kepegawaian setelah giat ini, akan memonitoring secara kontinu hingga oktober 2021 dan diharapkan sudah selesai penyusunannya dan segera digunakan dan dimaksimalkan,” lanjut Direktur.
Kemudian dalam sambutan singkat pembukanya, Sekretaris Daerah kabupaten Raja Ampat, Dr. M. Yusuf Salim M.Si mengucapkan selamat datang kepada rombongan Direktorat Kompensasi ASN BKN dan utusan Pemda Kaimana dan Tambrauw yang telah hadir di Raja Ampat untuk mengikuti kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh BKN RI. Ia berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan Bimtek dengan baik, agar pemahaman mengenai proses evaluasi jabatan ASN di Pemda masing-masing dapat lebih optimal untuk tentunya mendukung pembangunan di Provinsi Papua Barat.
“Pesan saya, ikuti Bimtek ini dengan baik, agar hasil evaluasi jabatan kedepan tidak lagi kental dengan pertimbangan politis kepala daerah,” ujar Sekda kabupaten Raja Ampat. (SM14)
