PBD, SORONG – Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat menyampaikan materi tentang program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta percepatan penanganan stunting dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Raker Kesda) I Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (24/05/2023).
Diharapkan dua program tersebut dapat dilaksanakan di Provinsi Papua Barat Daya.
Raker Kesda I Papua Barat Daya dibuka oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya dan dihadiri oleh para kepala dinas kesehatan dan kepala perangkat daerah KB di Papua Barat Daya.
“Kami berikan apresiasi dan penghargaan luar biasa karena Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB Papua Barat Daya melakukan raker pertama dan BKKBN Perwakilan Papua Barat dan dinas kesehatan dihadirkan untuk memberikan materi,” ujar Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat, Philmona M. Yarollo.
Menurutnya, kehadiran kepala-kepala perangkat daerah tersebut merupakan bentuk sinergitas dan kolaborasi untuk merumuskan program-program prioritas dan kegiatan yang dilaksanakan di Papua Barat Daya.
“Dengan demikian, ada kerja sama untuk mengimplementasikan program-program prioritas sesuai dengan kondisi di Papua Barat Daya,” sebutnya.
Baca Juga: Ada Option Pajak, Kabupaten Manokwari Berpeluang Menambah Pendapatan Daerah
Pada kesempatan itu, Philmona juga menyampaikan materi tentang dua program prioritas yang menjadi tanggung jawab BKKBN yaitu program Bangga Kencana sesuai dengan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga serta program percepatan penurunan stunting sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Pada kesempatan kami menyampaikan kebijakan-kebijakan, visi-misi, tugas dan fungsi BKKBN dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting, sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dan menjadi bahan diskusi untuk menentukan program-program yang akan dilakukan di Papua Barat Daya,” katanya.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen dukungan terhadap program pendidikan dokter oleh Pemprov Papua Barat Daya dengan Universitas Papua melalui Dekan Fakultas Kedokteran di Sorong. (SM)
