Program Desa Antikorupsi Dorong Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Desa

Desa Antikorupsi

MANOKWARI, – Desa/kampung antikorupsi merupakan program bersama KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri. Program tersebut untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Kasatgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Johnson Ridwan Ginting, mengatakan program desa/kampung antikorupsi merupakan tindak lanjut dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo.

Bacaan Lainnya

Jika desa/kampung berhasil dibenahi, menurut Johnson, sebetulnya membangun Indonesia. Dengan demikian, jika dapat mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat, maka desa/kampung akan makin kuat dan akhirnya Indonesia makin kuat dan bagus.

“70.000 desa/kampung kita harapkan akan muncul di situ,” katanya.

Output dari pelaksanaan program desa/kampung antikorupsi, lanjut Johnson, yakni transparansi pengelolaan APBDes/APBKam, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan program desa/kampung antikorupsi, kata Johnson, pemerintah kabupaten/kota juga dilibatkan dengan harapan kegiatan pembinaan itu juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Jadi kita berharap selanjutnya pemda setempat yang melakukan pembinaan bekerja sama dengan KPK,” sebutnya. (SM7)

Pos terkait