Selayang Pandang PGGP Papua Barat

Manokwari – Di Akhiri Masa Jabatan Pdt. Sherly Parinussa, S.Th selaku Ketua Umum PGGP Papua Barat bersama Erenst Ngabalin,
S.Hut, MP selaku Sekretaris Umum PGGP Papua Barat selama hampir 12 Tahun sejak
2012 sampai saat ini telah berhasil meletakan dasar Pembangunan Organisasi PGGP
Papua Barat dan melakukan banyak terobosal multi dimensi pelayanan Sosial
Keagaman di Papua Barat sampai ke Pemerintah Pusat.

Dalam selayang pandang yang disampaikan Sekretaris Umum, Erens Ngabalin saat Konferensi III PGGP Papua Barat, Senin (11/3/2024) menyampaikan PGGP Papua Barat berdiri pada 17 Oktober 2012 melalui Konferensi I pemimpin gereja
se-Papua Barat. Sejatinya PGGP lahir dari inisiatif gereja, sehingga PGGP bukan
underbown dari pemerintah atau organisasi sosial politik atau LSM manapun. PGGP
murni lahir dari gereja untuk semua, sehingga PGGP bisa memposisikan diri
sebagai mitra kerja pemerintah yang efektif baik di daerah maupun sampai ke
pusat dimana PGGP Papua menjadi mitra kerja Sekretariat Wakil Presiden.

Bacaan Lainnya

“Alasan mendasar yang mendorong pembentukan PGGP Papua Barat yaitu Mewujudkan Kesatuan Gereja
sebagaimana Doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17:21. Waktu dibentuk tahun 2012,
jumlah denominasi gereja yang menjadi anggota PGGP sekitar 48 sinode gereja,
tetapi saat ini telah berkembang menjadi 63 denominasi gereja,” katanya.

Dengan perkembangan yang ada, maka perlu ada wadah kesatuan yang dapat menampung semua denominasi gereja duduk bersama dalam satu rumah yang sama. Itulah sebabnya PGGP merupakan rumah besar dan rumah bersama bagi seluruh gereja di Papua Barat.

Baca Juga:  Penumpang Panik Mesin Mati, Pihak Sriwijaya Klarifikasi

Keinginan pemimpin gereja agar PGGP hadir sebagai penjaga Papua, tambah Erens Ngabalin, didasarkan pada kekhususan Papua dalam suku, adat dan tanah perlu dijaga agar tidak terjadi
perpecahan dari dinamikan pemekaran yang cenderung menciptakan gab antar wilayah administratif pemerintahan maka Gereja hadir sebagai penjaga kesatuan tanah Papua bagi masa depan yang lebih baik.

Selain itu PGGP juga diharapkan hadir untuk memperjuangkan kepentingan gereja dan umat Tuhan di atas tanah Papua bahkan keadilan bagi seluruh masyarat di Papua.  Karena itu dalam perjalanannya PGGP telah
berusaha hadir dalam berbagai hal.

“Seperti waktu bencana alam Jayapura,
PGGP hadir, demikian juga di Ambon, bahkan bom Gereja di Surabaya, kami pun
hadir memberikan bantuan,” katanya.

Kata Erens, membangun PGGP sampai menjadi seperti saat ini adalah tidak mudah karena semua harus dimulai dari nol. Namun kami percaya semua perkerjaan Tuhan pasti didukung oleh Tuhan, sehingga PGGP bisa ada seperti saat ini. Periode pertama 2012-2017 merupakan periode perintisan sebab PGGP harus memulai segala sesuatu dari Nol
sehingga PGGP Papua Barat harus berusaha surviva dengan semua keterbatasan yang
ada.

“Sampai dengan 2015 kami mendapat anugerah dari Tuhan berupa hibah
pembangunan kantor PGGP dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, sehingga mulai 9
Juni 2015 dilakukan peletakan batu pertama dan selesai 8 Maret 2018 yang pada
akhirnya diresmikan oleh Bapak Drs. Dominggus Mandacan selaku Gubernur kala
itu, sekaligus dilangsungkan Konferensi II PGGP Papua Barat,” ungkapnya.

Selain itu, pada tahun 2015 PGGP membentuk Gerakan Barisan Pemuda Kristen (GEBRAK) Papua Barat yang merupakan underbown dari PGGP dan juga tim penyusun Perda Kota Injil yang kemudian berhasil mengawal proses pembahasan sampai penetapan Perda
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan Manokwari Daerah Injil.

Baca Juga:  Sukseskan Sensus Penduduk 2020, 24 Pegawai BNN PB Mengisi Data Secara Online

Periode kedua 2018-2024, kata dia, disebut
periode pembangunan sebab pada periode ini ada banyak hal yang dilakukan di
antaranya Pembentukan PGGP di kabupaten/kota seperti PGGP Kota Sorong, PGGP Kabupaten Sorong, PGGP Sorong Selatan, PGGP Raja Ampat, PGGP Kaimana, dan PGGP Fak-fak, serta PGGP Papua Barat bersama PGGP Papua berhasil membentuk Papua Christian Center (PCC). Selain itu, pengembangan kerja sama bersama SETWAPRE untuk mendorong percepatan pembangunan Papua, melaksanakan Konferensi 168 HPI di Manokwari pasa 14-15 Juli 2023 yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, pengembangan hubungan kerja sama dengan mitra kerja pemerintah seperti Kementerian Hukum dan HAM untuk Diklat Para Legal, kerja sama bersama LAI untuk pengembangan Rumah Generasi. (SM)

Pos terkait